Suara.com - Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menyebut pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar soal biaya politik sebesar Rp 40 miliar untuk jadi calon anggota legislatif sebagai refleksi praktik demokrasi biaya tinggi di Indonesia.
Menurut Wasisto, angka Rp 40 miliar yang disebut Cak Imin merupakan estimasi kasar dana kampanye yang perlu dikeluarkan calon anggota legislatif.
"Besaran nominal dari biaya itu kan tergantung dari pertama siapa kandidatnya, kedua siapa partainya, karena masing-masing punya kebijakan sendiri soal biaya kampanye tapi kalau secara kasar memang itu juga ditentukan oleh besaran populasi dapil yang ditargetkan oleh si kandidat itu," kata Wasisto saat dihubungi, Senin (14/8/2023).
Pengeluaran itu, lanjut dia, umumya berupa pembelian alat peraga kampanye, honor untuk tim sukses, bantuan sosial, hingga praktik politik uang.
"Bisa jadi juga politik uang ya karena memang hari ini sepertinya sudah menjadi kultur dalam politik kita sebenarnya," ujar Wasisto.
Lebih lanjut, dia tidak bisa menyebut bahwa praktik politik uang dilakukan secara terang-terangan. Sebabnya, hal itu umumnya dikemas dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat filantropis.
"Tergantung dari bagaimana kader itu berekspresi karena memang hal-hal seperti ini kan tergantung bagaimana cara mengkomunikasikan dan cara mensosialisasikan penggunaannya (uang) itu," tutur Wasisto.
"Ada pula yang itu dikaitkan dengan misalnya kegiatan sosial kemudian hal-hal lain yang itu sebenernya itu lebih ke filantropis. Jadi, memang ini tergantung dari strategi kandidat itu apakah membungkusnya dengan rapi," tambah dia.
Cak Imin Bongkar Biaya Politik
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar yang karib disapa Cak Imin mengungkapkan bahwa ada biaya politik sekitar Rp40 miliar yang diperlukan jika seseorang ingin menjadi calon legislatif di DPR RI.
Dalam acara pidato kebudayaan di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Cak Imin membicarakan tentang biaya politik atau ongkos politik yang harus dikeluarkan untuk mencapai kursi di gedung Senayan. Dia mengakui bahwa para aktivis yang ingin menjadi anggota legislatif tetapi biayanya sangat besar.
"Saudara-saudara saya yang mencalonkan diri tiga atau empat kali, kami kira bagi orang-orang dari Nahdlatul Ulama akan sangat sulit untuk menjadi anggota DPR di DKI Jakarta. Biayanya sekitar Rp40 miliar," ungkap Cak Imin dalam rekaman video yang diunggah di saluran YouTube NU Channel.
Ia menambahkan, meskipun ada calon legislatif dengan dana lebih rendah, menurut pengamatannya, mereka yang memiliki modal antara Rp20 miliar hingga Rp25 miliar tidak mampu untuk mencapai kursi di Senayan.
Hanya mereka yang memiliki biaya sekitar Rp40 miliar yang bisa memperoleh kursi di gedung tersebut.
Para peserta dalam perlombaan untuk menjadi anggota DPR mengeluarkan dana untuk "souvenir" yang dianggap bisa menarik perhatian masyarakat. Menurut Cak Imin, souvenir tidak hanya sebatas kaos atau kerudung, tetapi juga termasuk barang seperti kulkas.
TERPOPULER
