Cerita Gebrak Meja di Tim 8 Gegara Bacawapres, Deadlock Demokrat Hingga PKS yang Tak Suka Cara NasDem Putuskan Sepihak

Chandra Iswinarno, Rakha Arlyanto

Selasa, 05 September 2023 | 11:22 WIB
Cerita Gebrak Meja di Tim 8 Gegara Bacawapres, Deadlock Demokrat Hingga PKS yang Tak Suka Cara NasDem Putuskan Sepihak
Bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar berfoto bersama di sela Deklarasi Capres-Cawapres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023). [ANTARA FOTO/Moch Asim].

Suara.com - Bakal calon presiden (capres), Anies Baswedan menceritakan momen deadlock hingga gebrak meja saat rapat Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan terkait penentuan bakal calon presiden (cawapres).

Dalam rapat itu, kata Anies, diwarnai dengan perbedaan pandangan yang begitu keras antara utusan Partai Demokrat dan NasDem.

Anies menyampaikan, pada saat itu Demokrat ingin segera ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dideklarasikan sebagai bakal cawapres. Namun di sisi lain, NasDem berpandangan tidak perlu terburu-buru.

"Utusan Demokrat dan utusan NasDem terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Demokrat menginginkan ditetapkan segera, NasDem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu siapa tahu ada opsi lain," ujar Anies dalam tayangan Mata Najwa dikutip Selasa (5/9/2023).

Anies mengatakan rapat itu pun berakhir buntu. Dalam rapat itu pula, Demokrat dipersilakan jika ingin mencoba opsi lain di luar koalisi.

"Itu kan dalam percakapan di tim 8 ada. Bukan keluar koalisi, mereka akan coba exercise lain. Ini mereka menunggu, kapan ini keputusannya. Di sisi lain NasDem bukan menolak AHY tapi tidak mau dideklarasikan segera," jelas Anies.

Setelah rapat berakhir tanpa keputusan bulat, Anies kemudian ditelepon untuk segera menuju NasDem Tower, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa (29/8/2023) malam. Anies lalu menemui Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

Dalam kesempatan itu, Anies dan Paloh membicarakan mengenai potensi bekerja sama PKB. Anies menyebut, Paloh kala itu dihadapkan pada dua pilihan.

Pertama, berunding dengan PKS dan Demokrat, lalu kemudian bersepakat dengan PKB. Risikonya, PKB bisa saja diajak oleh koalisi lain.

baca juga

Kedua, langsung membuat kesepakatan dengan PKB. Risikonya, PKS dan Demokrat bakal merasa dilewati karena tidak diajak bicara. Pada akhirnya, Surya Paloh memilih opsi ini.

"Ini sebuah ijtihad, kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi ambil kesepakatan dulu, terus kemudian jelaskan, memang ada risiko, risikonya ada perasaan seperti dilewatkan, ditinggalkan," kata Anies.

Anies dan utusannya di Tim 8 lalu mengontak utusan PKS dan Demokrat untuk bertemu terkait kerja sama dengan PKB. Namun hingga dini hari, tidak ada jawaban.

"Lalu besok paginya Pak Sudirman bertemu dengan Pak Sohibul Iman dari PKS dan Pak Iftitah dari Demokrat, menyampaikan progres ini. Tujuannya untuk saya bertemu, mendiskusikan soal ini," ujar Anies.

Anies kemudian mengaku sudah menemui perwakilan PKS terkait hal tersebut. PKS awalnya merespons dengan baik. Namun, secara prosedural, PKS merasa tidak suka cara NasDem yang mengambil keputusan sepihak tanpa komunikasi dengan partai koalisi.

Sementara di sisi lain, ia mengatakan saat itu tidak bisa bertemu dengan perwakilan Demokrat.

“Rabu malam itu tidak dapat waktu, ya sudah kalau gitu kita cek besoknya, pagi tetap tidak ada kabar, akhirnya Kamis pagi saya putuskan ke Jombang, karena siang akan pulang. Ketika di sana, kami dapat kabar diterima jam 4 sore, tapi karena pesawat delay, digeser jam 6, kemudian pertemuan digeser lagi jam 7, dan akhirnya tidak jadi bertemu, dibatalkan pertemuannya,” katanya.

Demokrat Resmi Cabut Dukungan

Sebelumnya, Partai Demokrat telah memutuskan mengundurkan diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Partai yang diketuai AHY itu batal mendukung Anies usai menggelar rapat Majelis Tinggi Partai yang dipimpin Ketua MTP, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Rapat itu digelar setelah Anies dan NasDem secara sepihak menjalin kerja sama dengan PKB dan menjadikan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Cawapres.

"Partai Demokrat mencabut dukungan Anies baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini," ucap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng, Jumat (1/9/2023).

Adapun Anies saat ini sudah berpasangan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Keduanya sudah dideklarasikan sebagai bakal capres dan calon wakil presiden (cawapres) pada Sabtu (2/9) di Surabaya, Jawa Timur.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Baru Dideklarasikan Cawapres, Ini Kasus yang Pernah Catut Cak Imin: Ada Kardus Durian

Baru Dideklarasikan Cawapres, Ini Kasus yang Pernah Catut Cak Imin: Ada Kardus Durian

News | Selasa, 05 September 2023 | 10:57 WIB

Anies: Surya Paloh Tak Menolak AHY Jadi Bacawapres, Tapi...

Anies: Surya Paloh Tak Menolak AHY Jadi Bacawapres, Tapi...

Kotak Suara | Selasa, 05 September 2023 | 10:48 WIB

Merapat ke Ganjar atau Prabowo, Langkah Koalisi Demokrat Masih Tunggu Beberapa Pekan ke Depan

Merapat ke Ganjar atau Prabowo, Langkah Koalisi Demokrat Masih Tunggu Beberapa Pekan ke Depan

News | Selasa, 05 September 2023 | 10:34 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×