Suara.com - Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Zenzi Suhadi mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo menarik semua personel kepolisian yang masih berada di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Hal itu merupakan respons buntut aksi kekerasan yang dialami oleh warga Pulau Rempang pada 7 September 2023 lalu.
"Kami meminta Kapolri untuk hari ini juga menarik seluruh personel polisi dari Rempang dan Galang," ujar Zenzi dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).
Menurut Zenzi, keberadaan polisi di sana justru menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Sebaliknya, kata Zenzi, masyarakat di Pulau Rempang dan Galang sudah hidup damai sebelum adanya pengawasan pihak kepolisian.
"Suasana kacau itu karena polisi datang ke sana, jadi tarik pasukan, bongkar semua posko di sana," jelas Zenzi.
Sebagai informasi, bentrok antara warga Pulau Rempang yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City dan polisi pecah pada 7 September 2023.
Konflik ini bermula dari adanya rencana relokasi warga di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru dalam mengembangkan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dan BP Batam ditargetkan bisa menarik investasi besar yang akan menggunakan lahan seluas seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.
Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga. Sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi.
Warga yang menolak akhirnya dipukul mundur menggunakan gas air mata dan cara kekerasan. Sebanyak 6 orang warga dilaporkan ditangkap pasca insiden ini.
