Infografis
Suara.com - UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali ramai dibicarakan usai Ade Armando, caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyindir politik dinasti di Yogyakarta.
Ade Armando menyinggung dinasti di Yogyakarta setelah aksi aliansi mahasiswa di Yogyakarta pada 29 November 2023 lalu mengkritik politik dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam unggahan video yang telah dihapus, Ade Armando menyatakan yang harus dilawan oleh para mahasiswa di Yogyakarta adalah Yogyakarta sendiri karena menerapkan sistem dinasti dalam menentukan gubernurnya yang tak melalui pemilihan umum.
Ade Armando menyebut DIY mempraktikan politik dinasti karena gubernur dan wakil gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu tapi melalui penetapan. Namun belakangan Ade Armando telah menyampaikan permintaan maafnya terkait pernyataannya.
Lantas bagaimana isi UU Keistimewaan DIY yang dianggap sebagai politik dinasti? Simak penjelasan berikut ini.
UU Keistimewaan DIY
Ada perbedaan antara Jogja dan wilayah lainnya dalam hal keistimewaan mengatur daerahnya sendiri, salah satunya adalah tidak ada Pilkada atau pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, gubernur dan wakil gubernur selalu dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam.
Aturan keistimewaan Provinsi DIY terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 yang telah disahkan pada 31 Agustus 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam aturan itu dijelaskan bahwa DIY memiliki keistimewaan dalam beberapa hal seperti tata cara pengisian jabatan, kedudukan,tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur.
1. Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Baca Juga: Ade Armando Yang Tak Pernah Berhenti Bikin Kontroversi
Beda dengan daerah lain, menurut UUK DIY Bab VI Pasal 18 ayat 1 huruf C, jabatan Gubernur akan diisi oleh Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam.
