Infografis
Suara.com - RUU DKJ (Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta) mulai dibahas oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR. Adapun beberapa poin penting RUU Daerah Khusus Jakarta yang ada dalam rapat tersebut yakni sebagai berikut.
Diberitakan bahwa hari ini (6/12/2023), DPR RI telah menggelar Rapat Paripurna untuk membahas RUU DKJ, dimana status ibu kota negara dari Jakarta akan dicabut dan dipindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara).
Adapun pembahasan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) No 3 Th 2022. RUU DKJ ini akan berpijak pada UU IKN serta UUD 1945 pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20, dan pasal 21.
Lantas, apa saja saja poin penting RUU Daerah Khusus Jakarta? Nah untuk untuk lebih jelasnya, simak berikut ini ulasannya poin-poin RUU DKJ yang perlu diketahui yang dilansir dari berbagai sumber.
1. Jakarta Bukan Lagi Sebagai Ibu Kota Negara
Pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Jakarta bukan lagi Daerah Khusu Ibukota (DKI), melainkan berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan jadi daerah otonomi khusus.
Usai pensiun sebagai ibu kota Negara Indonesia, Jakarta akan jadi pusat perekonomian nasional. Bukan hanya itu, Jakarta juga akan jadi kota global serta kawasan aglomerasi. Ini telah tercantum dalam RUU DKJ pasal 3 ayat (2).
2. Gubernur Dipilih Presiden
Dalam RUU DKJ pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Presiden memiliki wewenang untuk memilih dan memberhentikan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pendapat DPRD. Gubernur DKJ dan wakilnya akan menjabat lima tahun.
Baca Juga: Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden, Gibran Bilang Begini
3. Wali kota dan bupati DKJ Dipilih oleh Gubernur
