Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi gugatan praperadilan kedua yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dan dua anak buahnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pada gugatan itu, Eddy mempersoalkan kolektif kolegial pimpinan KPK dalam penetapan mereka sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Kolektif kolegial itu berkaitan dengan dengan jumlah pimpinan yang sisa hanya empat orang, usai Filri Bahuri menjadi tersangka kasus korupsi di Polda Metro Jaya.
"Karena pada saat ini mereka mengacu pada sprindik itu (penetapan tersangka yang diputuskan empat pimpinan KPK) dipermasalahkan pada saat Pak Firli sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Sehingga kemungkinan keterkaitan itu dipandang hanya empat orang, sehingga tidak memenuhi kolektif kolegial itu permohonan dari pemohon," kata Kabag Litigasi dan Perlindungan Saksi Koordinator Tim Biro Hukum KPK, Iskandar Murwanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/11/2024).
Ditegaskan Iskandar, meski pimpinan KPK hanya tersisa empat orang, penetapan Eddy dan dua anak buahnya sebagai tersangka tetap sah.
"Walaupun empat orang itu tetap kolektif kolegial, akhirnya yang terpenting bahwa itu disetujui dari secara forum. Jawaban kami-kami terhadap pemohon, forum itu artinya lebih dari tiga orang. Sehingga kemudian tiga atau empat orang itu masih kolektif kolegial, tidak harus lima, umpamanya begitu kalau dari sisi pemohon," jelasnya.
Oleh karenanya KPK akan membawa ahli pada persidangan untuk membuktikan penetapan tersangka oleh pimpinan empat KPK tetap sah di mata hukum.
"Sehingga itu tidak harus dipaksakan lima, karena kalau dipaksakan lima tentu akan sangat bertentangan dengan upaya cepat dalam mengambil keputusan di KPK. Hal yang sebelumnya diangkatnya pengganti Pak Firli nanti dianggap tidak sah, nanti KPK berhenti dong, enggak bisa gerak. Tentunya nanti itu akan kami buktikan dengan keterangan ahli dan sebagainya yang sudah kami ajukan," terangnya.
Oleh karena itu pada persidangan, Biro Hukum KPK meminta agar Hakim yang menyidangkan praperadilan Eddy dan dua anak buah agar ditolak.
"Permohonan pemohon sudah seharusnya ditolak. Tidak beralasan menurut hukum. Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil pemohon untuk mengajukan Praperadilan ini tidak benar dan keliru," kata Biro Hukum KPK.
Praperadilan Kedua
Eddy dan dua anak buahnya mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dua kali. Praperadilan pertama mereka cabut saat sidang berjalan pada 20 Desember 2023.
Setelahnya, pada 3 Januari 2024 mereka kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Eddy dan dua anak buahnya, Yosi Andika Mulyadi, serta Yogi Arie Rukmana dijadikan KPK tersangka, karena diduga diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur Utama PT Cirta Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan.
Pemberian uang itu untuk menyelesaikan tiga perkara Helmut di Kementerian Hukum dan HAM, serta Bareskrim Polri.
KPK baru menahan Helmut di Rutan KPK untuk 20 hari pertama, tehitung sejak tanggal 7 sampai dengan 26 Desember 2023.
TERPOPULER
