Penantian Tenun Ikat Sekomandi Kalumpang Menjadi Indikasi Geografis Terdaftar

Suara.com - Asa para penenun Ikat Sekomandi Kalumpang Mamuju di Sulawesi Barat menanti tenun warisan leluruhnya menjadi indikasi geografis (IG) terdaftar kian terbuka menjadi kenyataan.

Sebab, mereka kedatangan tamu jauh dari Jakarta, yaitu Tim Ahli IG bernama Abdul Rachman dan Gunawan serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Martha Tampubolon.

Tidak hanya itu, Tim Ahli IG dan DJKI didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum  dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Wardi; perwakilan dinas pariwisata Kabupaten Mamuju, Marwan Haruna; serta Ketua Asosiasi Masyarakat pelindungan IG (MPIG) Tenun Ikat Sekomandi Kalumpang, M. Abdi.

Kedatangan Tim Ahli IG ke Desa Hinua di Kecamatan Bonehau serta Desa Karatun dan Desa Kondo Bulo di Kecamatan Kalumpang untuk melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran IG Tenun Ikat Sekomandi Kalumpang.

“Tujuannya untuk memastikan kesesuaian antara isi dokumen deskripsi dengan kondisi nyata di lapangan,” kata Abdul Rachman saat sampai di Desa Hinua pada Jumat, (1/3/2024).

Untuk menuju ke tempat pengrajin Tenun Ikat Sekomandi Kalumpang tidaklah mudah. Tim Ahli IG harus melewati jalan berbatu dan melintasi anak sungai yang tentunya memakan waktu. Seperti saat mendatangi Desa Hinua di Kecamatan Bonehau.

Setelah perjuang melewati akses jalan yang tidak biasa, akhirnya Tim Ahli IG sampai di tempat yang dituju yaitu Rumah Kreatif Sekomandi yang beranggotakan 10 orang pengrajin pimpinan ibu Grace.

Grace menjelaskan tahapan proses pembuatan Tenun Ikat Sekomandi Kalumpang dari tahapan pengikatan motif, penenunan, hingga beberapa motif-motif yang biasa digunakan dalam tenun ikat ini.

Proses pembuatan Tenun Ikat Sekomandi Kalumpang ternyata cukup unik dan memakan waktu yang lama hingga berbulan-bulan. Tenun ini terbuat dari kulit kayu yang ditumbuk, lalu diolah untuk dipintal. Bahan itu lalu ditambah pewarna alami, salah satunya cabai yang dicampur dengan pewarna lainnya.

Diceritakan Gunawan, salah satu penenun menjelaskan bahwa untuk bahan kapas maupun bahan pewarna masih dihasilkan dan didapat dari lingkungan sekitar rumah, beberapa bahan pewarna bahkan hanya didapatkan dari kawasan hutan.

“Seperti halnya daun kandun untuk campuran akar mengkudu agar menghasilkan warna merah, kulit kayu palli sebagai campuran bahan untuk proses perekatan atau proses perminyakan,” tutur Gunawan.

Selesai melakukan pemeriksaan lapangan, Tim Ahli IG bersama perwakilan DJKI dan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat kemudian melakukan pertemuan dengan Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi.

Dalam pertemuan tersebut, Hj. Sitti Sutinah berterima kasih atas kunjungan Tim Ahli IG dan DJKI dalam melakukan pemeriksaan lapangan permohonan pendaftaran IG Tenun Ikat Sekomandi Kalumpang.

“Saya sangat gembira dengan kedatangan tim pemeriksa substantif, karena produk masyarakat Suku Makki yang ada di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau sudah memasuki tahapan pemeriksaan lapangan,” ucapnya.

Dirinya juga menyampaikan akan segera membuat aturan mengenai kepemilikan hutan adat di wilayah kecamatan penghasil Tenun Ikat Sekomandi Kalumpang tidak dialihfungsikan.

Sebagai informasi, pemerintah melalui DJKI Kemenkumham telah mencanangkan tahun 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis. Tahun Indikasi Geografis dicanangkan secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada 25 Oktober 2023 lalu dengan mengusung tema “Cinta dan Bangga Produk Indikasi Geografis Indonesia”.

Mengutip dari laman dgip.go.id, Selasa, 5 Maret 2024, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen mengatakan dasar atas pencanangan tahun IG karena Indonesia kaya akan sumber daya alam dengan masing-masing daerah memiliki produk khas daerah yang tidak dimiliki daerah lain.

“Indikasi Geografis ini harus dijaga, dilindungi, dilestarikan dan diberdayakan karena memiliki nilai ekonomi,” kata Min Usihen.

Dalam menjalankan Tahun Indikasi Geografis ini, DJKI akan menjalankan beberapa program kerja, diantaranya adalah

1. Membangun Hubungan antar Lembaga/ pemerintahan yang kuat melalui Sinergi dan Kolaborasi

2. Fokus pada Produk yang berpotensi memiliki IG melalui Penelitian dan Inventarisasi

3. Pengembangan dan peningkatan Kualitas Produk IG yang berkelanjutan

4. Penegakan Hukum terkait IG dengan memberikan penguatan regulasi di wilayah pusat Maupun daerah

5. Menjalankan program GI Goes to Marketplace yang merupakan program peningkatan kapasitas dan peran pemilik Indikasi Geografis dalam melakukan promosi dan komersialisasi produk Indikasi Geografis yang memiliki target akhir berupa pemasaran pada marketplace.