Suara.com - Indonesia Corruption Watch atau ICW mengkritisi langkah yang diambil Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menggugat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain itu Ghufron juga diketahui melaporkan Anggota Dewas KPK Albertina Ho ke Dewas KPK. Langkah itu diambil Ghufron karena menilai adanya dugaan pelanggaran etik berupa penyalahgunaan wewenang atas namanya yang diproses Dewas KPK sudah kadaluarsa.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut, upaya perlawanan yang dilakukan Ghufron sebagai bentuk kepanikan.
"ICW melihat tindak tanduk Sdr Nurul Ghufron yang melaporkan anggota Dewan Pengawas serta menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa dirinya sedang frustasi menghadapi dugaan pelanggaran kode etik di Dewan Pengawas," kata Kurnia lewat keterangan kepada Suara.com, Selasa (30/4/2024).
Kurnia menyebut sebagai aparat penegak hukum, Ghufron harusnya memiliki sikap berani menghadapi dugaan pelanggaran etik yang menyeret namanya.
"Apalagi seorang Pimpinan KPK, Sdr Ghufron berani untuk menjalani persidangan dan tidak mencari-cari kesalahan pihak lain yang sebenarnya tidak relevan," tegasnya.
Kepada Dewas KPK, ICW meminta agar tidak terpengaruh dengan upaya perlawanan yang dilakukan Ghufron dan terus menggelar sidang etik. ICW justru mendesak KPK memberikan sanksi tegas kepada Ghufron, jika terbukti melanggar etik.
"Menjatuhkan sanksi berat dengan jenis hukuman berupa 'diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Pimpinan' seperti diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021," kata Kurnia.
Gugatan Ghufron
Baca Juga: Sindir Mutasi PNS Kementan, Boyamin MAKI Surati Nurul Ghufron KPK: Mohon Bantu Pemindahan
Sebagaimana diketahui, Ghufron menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta pada 24 April 2024. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 142/G/TF/2024/PTUN.JKT. Tertulis Ghufron sebagai penggugat, sementara tergugat Dewas KPK.
Dalih Ghufron mengajukan gugatan karena menilai dugaan pelanggaran etik berupa penyalahgunaan wewenang yang menyeret namanya, dinilai sudah kadaluarsa.
"Secara hukum, kadaluarsanya itu satu tahun, jadi kalau Maret 2022, itu mustinya ekspired di Maret 2023. Maka mustinya namanya sudah expired, kasus ini enggak jalan. Nah itu yang saya kemudian PTUN kan," kata Ghufron pada Kamis 25 April 2024.
