Poin-Poin Penting Draf RUU TNI, Salah Satunya Soal Batas Usia dan Jabatan di Kementerian

RUU Polri 

• Batas pensiun anggota polisi naik menjadi 60-65 tahun 

RUU Polri terbaru mengatur tentang penambahan batas usia pensiun anggota Polri menjadi 60 tahun. Masa pensiun ini dapat bertambah menjadi 65 tahun jika anggota tersebut menduduki jabatan fungsional. Adapun ketentuan terbaru ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan b RUU Polri. 

Lalu, draf RUU Polri juga mengatur terkait usia pensiun anggota Polri bisa menjadi 62 tahun apabila berkemampuan khusus. 

"(3) Usia pensiun bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun," tulis Pasal 30 ayat (3). 

Beberapa ketentuan sebelumbya berbeda dengan UU Polri yang berlaku sekarang. UU Polri mengatur tentang batas pensiun anggota Polri di usia 58 tahun. Sementara itu anggota polri yang memiliki keahlian khusus bisa bertahan hingga usia 60 tahun. 

• Usia pensiun Kapolri dapat diperpanjang melalui Keppres 

RUU Polri juga telah mengatur batas usia pensiun Kapolri yang dapat diperpanjang melalui Keputusan Presiden (Keppres) usai mendapat pertimbangan dari DPR. 

Akan tetapi, tidak dijelaskan secara rinci terkait berapa lama batas usia pensiun Kapolri ini dapat diperpanjang dalam rancangan UU Polri itu. 

"Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," itulah isi draf RUU Polri Pasal 30 ayat (4). 

• Polisi bisa awasi dan blokir ruang siber 

RUU Polri disebut akan memperluas kewenangan Polri dalam melakukan pengamanan, pembinaan serta pengawasan terhadap ruang siber. 

Aturan terbaru ini dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf b yang berbunyi: "Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber." 

Adapun definisi Ruang Siber sesuai draf RUU Polri adalah ruang di mana setiap orang dan/atau komunitas saling terhubung satu sama lain dalam menggunakan jaringan di bidang teknologi informasi serta komunikasi. 

Tak sampai di situ, draf RUU Polri juga memberi wewenang terhadap polisi untuk memblokir hingga memutuskan akses ruang siber. Sedangkan itu, pada bagian penjelasan draf RUU Polri, penindakan tersebut bisa dilakukan dalam upaya pencegahan kejahatan di ruang siber. 

Meski demikian, Polri jug harus berkoordinasi dengan kementerian di bidang komunikasi dan informatika dalam menjalankan serangkaian tugas tersebut. 

• Bisa melakukan penyadapan 

RUU Polri berhak memberi wewenang bagi polisi untuk melakukan penyadapan. Meski, rencana tersebut ditekankan bahwa tugas penyadapan harus sesuai dengan koridor UU tentang Penyadapan. 

"Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang penyadapan," demikian bunyi Pasal 14 ayat 1 huruf o dokumen draf RUU Polri, dikutip Selasa (28/5). 

• Menggalang intelijen 

RUU Polri juga memberikan wewenang bagi anggota polisi dalam melaksanakan kegiatan intelijen keamanan (Intelkam). 

Saat menjalankan tugas ini, polisi diberi kewenangan untuk menyusun rencana serta kebijakan dalam bidang Intelkam. Hal ini dilakukan untuk mendukung rencana tugas tersebut, polisi diperbolehkan untuk melakukan penggalangan serta penyelidikan intelijen. 

"Melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen," bunyi pasal 16A huruf b dalam draf RUU Polri. 

Kemudian dalam Pasal 16B ayat (1) draf RUU Polri menjelaskan bahwa polisi bisa meminta bahan keterangan terhadap kementerian/lembaga negara dalam rangka rencana tugas pada bidang Intelkam. Selain itu, polisi juga diberi hak untuk melakukan pemeriksaan aliran dana serta penggalian informasi dalam tugas yang dilakukan. 

Itulah poin-poin penting draf RUU TNI. Semoga informasi ini bermanfaat!

Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari