Suara.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan bakal menjadi wilayah yang gersang karena masalah krisis air yang tidak juga ditangani dengan serius oleh pemerintah.
Akibat dari krisis tersebut juga bisa jadi berdampak pada biaya hidup yang mahal di IKN karena harus membeli air bersih lantaran ketersediaannya yang langka.
"Jika kondisi air ini tidak bisa terpenuh, itu akan menjadi kota yang gerdang. Kalau bisa misalnya mereka harus bayar biaya mahal untuk hidup di situ, karena mereka harus membeli air dari luar," kata Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia Arie Rompas kepada Suara.com dihubungi Jumat (19/7/2024).
Arie berpandangan, pada akhirnya wujud IKN bisa jadi seperti kota besar di Kalimantan seperti Balikpapan. Akan tetapi, bisa jadi mengancam keberasaan masyarakat lokal yang masih tinggal di area Kalimantan Timur.
"Jadi citra Forestmore City yang kemudian menjadi angan-angan Jokowi itu akan dicoreng dengan situasi dan kondisi seperti itu," katanya.
Dari sisi lingkungan, jika pembangunan IKN terus dipaksa tanpa memperhatikan faktor lingkungan sekitar, maka akan makin menambah tekanan terhadap Kalimantan.
Arie mengungkapkan kalau pulau itu sebenarnya sudah dihancurkan lewat kegiatan industri-industri ekstraktif.
Beban yang ditanggung Kalimantan akibat kerusakan itu membuat sejumlah daerah di sana rentan terjadi bencana alam.
"Misalnya kelihatan betul kalau hujan, banjir. Kalau kemarau itu kebakaran hutan. Perpindahan ibu kota ini bukan hanya memindahkan ibu kota saja, pasti akan terjadi migrasi orang ke sana, modal dan investasi ekstraktif itu akan semakin meningkat. Tentu itu akan berpengaruh terhadap ecoregion Kalimantan," jelas Arie.
Baca Juga: Kerusakan Lingkungan di Depan Mata, Pakar: Solusi Atasi Krisis Air di IKN Sebenarnya Sederhana
Greenpeace Indonesia juga melihat kalau di Pulau Kalimantan masih akan terjadi deforestasi di kemudian hari. Hal itu tentu menambah kerusakan alam serta masalah lingkungan yang tidak kunjung ditanganim
"Tidak ada strategi yang jelas dari pemerintah untuk menghentikan deforestasi, karena pemerintah betul-betul masih terus saja memberikan izin, izin tambang, izin sawit, izin hutan tamanan industri yang itu terus akan mengancam," ucapnya.
