Fahrul mengatakan, pihaknya menuntut transparansi pembagian quota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko. Kemudian ada juga dugaan politisisasi program JakLingko yang dilakukan oleh oknum Anggota DPRD DKI yang juga merupakan ketua salah satu operator mitra Jaklingko.
Kemudian, massa aksi ingin mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.
"Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebutadalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir," ujar Fahrul kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).
"Kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya. Di satu sisi, operator lain, khususnya operator mikrolet selalu saja dipersulit oleh Transjakarta, dicari-cari kesalahannya dan pembagian quota yang keci, namun harus dibagi ramai-ramai" lanjutnya.
