Suara.com - Keberadaan perempuan di kancah politik Indonesia disebut masih dipandang sebelah mata. Kondisi itu memengaruhi kinerja perempuan jadi tidak kunjung optimal memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah.
Akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani menyoroti representasi perempuan selama ini belum diperhitungkan. Keberadaannya masih sebatas angka untuk memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan sesuai amanat undang-undang.
"Kalau kita lihat, masih sedikit sekali Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang perempuan, hanya ada tiga. Sementara ketua fraksi justru tidak ada yang perempuan," kata Sri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/8/2024).
Selain keterwakilan perempuan di parlemen juga belum mencapai target, tapi keberadaan kaum hawa yang kini ada di pemerintahan juga dinilai belum optimal.
Sri mempertanyakan seberapa besar pengaruh dan peran substantif yang dimiliki anggota dewan perempuan dalam pengambilan keputusan.
"Meskipun jumlah perempuan di parlemen telah meningkat, kita masih harus bertanya apakah mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan atau hanya sekadar pengisi kuota. Representasi yang sebenarnya harus tercermin dalam posisi-posisi strategis, seperti ketua fraksi atau pemimpin AKD," tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya menggerakkan organisasi seperti Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) untuk lebih aktif dalam mendorong agenda perempuan.
"KPPRI memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam memperjuangkan isu-isu yang relevan bagi perempuan di Indonesia. Kita perlu mendorong KPPRI agar lebih vokal dan strategis dalam memajukan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan. Wewenang Kaukus juga perlu diperkuat, begitu pula dukungan untuk kerja-kerja kaukus," tambah dia.
Baca Juga: Profil Andika Rosyadi, Politisi PSI Digugat Cerai Nisya Ahmad Untuk Kedua Kalinya
