Feri Amsari Sebut Jokowi Konyol jika Reshuffle Menteri di Akhir Masa Jabatan Presiden

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai konyol apabila memang akan lakukan reshuffle atau perombakan susunan kabinet saat masa kepemimpinannya tersisa kurang dari dua bulan lagi. 

Pengamat hukum tata negara Feri Amsari mengatakan bahwa reshuffle memang menjadi hak prerogatif presiden. Akan tetapi juga perlu alasan yang jelas bila lakukan pergantian menteri.

"Reshuffle memang hak prerogratif presiden, tapi kan enggak boleh juga konyol. Ini tinggal satu bulan lebih berapa hari sedikit pemerintah Jokowi berlangsung, apa urgensi untuk melakukan reshuffle kabinet?" ujar Feri ditemui di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Secara biaya, menurut Feri, reshuffle saat detik terakhir masa kepemimpinan hanya akan buang-buang anggaran. 

"Karena perganti orang, berganti driver kepentingan dan segala macam. Itu merugikan seluruh rakyat Indonesia kalau kemudian hanya untuk jangka pendek," ucap pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, tersebut.

Jokowi Bicara Kans Reshuffle

Sementara itu, Presiden Jokowi juga telah buka suara terkait isu reshuffle tersebut. Dia menegaskan bahwa reshuffle memang berpeluang dilakukan, asal memang diperlukan. 

"Ya kalau, kalau diperlukan. Saya sudah ngomong dari dulu kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). 

Mantan Gubernur Jakarta itu juga menegaskan kalau dirinya masih memiliki hak prerogatif mengotak-atik posisi menteri di sisa masa jabatannya hingga Oktober 2024 nanti.

"Saya masih punya hak prerogatif itu," ujarnya.

Berdasarkan kabar yang beredar, terdapat dua menteri dari PDIP yang diisukan akan kena reshuffle. Yakni Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Bintang Puspayoga.