Megawati Tanya Kondisi Yasonna Laoly Usai Kena Reshuffle Jokowi: Sedih atau Mau Nangis?

Dwi Bowo Raharjo, Lilis Varwati

Kamis, 22 Agustus 2024 | 16:12 WIB
Megawati Tanya Kondisi Yasonna Laoly Usai Kena Reshuffle Jokowi: Sedih atau Mau Nangis?
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat acara pengumuman para Calon Kepala Daerah di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (22/8/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kondisi kadernya, Yasonna H. Laoly yang terkena reshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yasonna diketahui dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM dan digantikan oleh Supratman Andi Agtas dari Gerindra.

Megawati mengatakan kalau dirinya langsung menanyakan kondisi Yasonna begitu mendengar kabar reshuffle.

"Itu di situ ngumpet tuh Pak Laoly. Saya tanya, saya kan panggil waktu saya dengar katanya mau ada reshuffle," cerita Megawati saat pidato dalam acara pengumuman cagub-cagub di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Begitu bertemu Yasonna, Presiden RI ke-5 itu langsung bertanya apakah kadernya itu merasa sedih jabatan menterinya dicopot.

"Terus saya panggil, sedih atau mau nangis apa engga? 'Enggak im ready'. Sip, ya gitu saja lho, ya Allah, ya tuhan ku," imbuh Megawati menirukan perkataan Yasonna.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan kalau reshuffle kabinet beberapa waktu lalu terasa janggal, meski memang menjadi hak prerogratif presiden Jokowi. Namun terasa janggal karena dilakukan 43 hari efektif sebelum masa jabatannya habis.

"Apakah Pak Yassona di-reshuffle padahal kabinet kurang dua bulan itu karena alasan strategis terkait efektivitas pemerintahan atau karena alasan politis," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Senin (19/8/2024).

Kemungkinan pertama dipecatnya Yasonna berkaitan dengan penandatangan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru DPP PDIP. Djarot menyebut Yassona memberikan persetujuan tanpa memberitahu Jokowi.

"Karena Pak Yassona mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin. Karena pengesahan kepengurusan Partai harus melalui Kemenkumham," kata Djarot.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bahlil Sebut Ada Raja Jawa, Bikin Megawati Ketawa: Kayak Dia Ngerti Artinya Raja Jawa

Bahlil Sebut Ada Raja Jawa, Bikin Megawati Ketawa: Kayak Dia Ngerti Artinya Raja Jawa

News | Kamis, 22 Agustus 2024 | 15:57 WIB

Megawati Bingung Markas PDIP Dipenuhi Satgas Merah-Hitam Bawa Spanduk Dukung Anies: Enak Saja!

Megawati Bingung Markas PDIP Dipenuhi Satgas Merah-Hitam Bawa Spanduk Dukung Anies: Enak Saja!

News | Kamis, 22 Agustus 2024 | 15:31 WIB

Syarat Mega untuk Anies Kalau Mau Maju Pilgub Jakarta Lewat PDIP; Mau Nurut Nggak?

Syarat Mega untuk Anies Kalau Mau Maju Pilgub Jakarta Lewat PDIP; Mau Nurut Nggak?

Kotak Suara | Kamis, 22 Agustus 2024 | 15:18 WIB

PDIP Umumkan Bakal Paslon untuk Pilkada 2024: Ada Meki Nawipa di Papua Tengah, Cagub Jakarta Tunggu Keputusan Megawati

PDIP Umumkan Bakal Paslon untuk Pilkada 2024: Ada Meki Nawipa di Papua Tengah, Cagub Jakarta Tunggu Keputusan Megawati

News | Kamis, 22 Agustus 2024 | 15:13 WIB

LIVE STREAMING: Di Tengah Demo Penolakan Revisi UU Pilkada, PDIP Umumkan 169 Calon Kepala Daerah

LIVE STREAMING: Di Tengah Demo Penolakan Revisi UU Pilkada, PDIP Umumkan 169 Calon Kepala Daerah

Video | Kamis, 22 Agustus 2024 | 14:00 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×