REGIONAL:
Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengatakan, jika partainya sama sekali tak punya preferensi soal jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Kata dia, NasDem ikut apa kata Prabowo.
"Kita nggak punya preferensi teman teman bisa lihat bagaimana Nasdem terhadap Pak Jokowi itu hak prerogatif presiden. Beliau yang putuskan jadi Nasdem tidak punya kriteria dan preferensi. Kita sami'na wa atho'na sama presiden terpilih," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Menurutnya, NasDem akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Soal jatah menteri, kata dia, akan diputuskan oleh Surya Paloh sebagai ketua umum partai.
"Kita tentu mensupport pemerintahan ini. Kita berangkat dari pemerintahan. Nanti apakah berbicara mengambil posisi menteri atau tidak itu nanti Pak Surya yang akan memutuskan. Yang penting bagaimana komitmen partai NasDem mendukung pemerintahan ini," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, bahwa menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran akan diisi oleh banyak kalangan profesional atau zaken. Namun ia menegaskan, kalangan profesional yang dimaksud bukan berarti non partai partai politik.
"Ya kan profesional kan tidak harus, tidak berarti non partai," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Menurutnya, menteri yang berlatar belakang profesional atau ahli tersebut yang akan mengisi kabinet Prabowo-Gibran itu tetap berasal dari partai politik.
"Artinya ada org profesional org ahli tapi dia bagian dari partai. Artinya ada dia memamg ahli dibidangnya tapi dia secara politik terafiliasi oleh satu partai politik yang berkoalisi," ujarnya.
Sementara di sisi lain, Muzani menyampaikan, nantinya dalam kabinet menteri Prabowo-Gibran akan ada kementerian yang dipisah dan ada juga yang dilebur.
Ia pun memastikan jika jumlah nomenklatur kementerian nanti di era Prabowo akan bertambah, namun belum diketahui pasti berapa jumlahnya.
"Ada kementerian yang dipisah ada kementerian yang memamg digabung," katanya.
"Memang jumlah keseluruhan memamg bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya gatau persisi. Tapi penambahan atau pemisahan dari 1 kementerian semua sudah dibicarakan melalui kementerian," imbuhnya.
TERPOPULER