REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Keuangan melakukam mitigasi, menyusul bocornya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Jokowi meminta Kominfo dan Kemenkeu melakukan mitigasi secepatnya. Perintah yang sama ditujukan untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi, secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Jokowi mengatakan, peristiwa tersebut juga terjadi di negara lain. Ia menduga peretasan terjadi karena ada keteledoran.
"Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya, semua data itu mungkin karena keteledoran password itu bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menke) Sri Mulyani irit bicara terkait bocornya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dirinya meminta pertanyaan itu ajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
"Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta dikutip Antara pada Rabu (19/9/2024).
Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data-data lainnya.
Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta. Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
TERPOPULER
