Infografis
Suara.com - DPR RI baru saja mengesahkan Revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi Undang-Undang. Dengan adanya hal itu Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa bebas menentukan berapapun jumlah nomenklatur Kementerian dalam kabinet pemerintahannya nanti.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menekankan, agar kabinet Prabowo nanti adanya zaken kabinet itu bisa benar-benar terwujud.
Zaken kabinet adalah kabinet yang berisi jajaran menteri dari kalangan para ahli. Di mana sebelumnya, di pemerintahannya Prabowo ingin mewujudkan zaken kabinet.
"Semoga zaken kabinet betul-betul terwujud," kata Ganjar singkat kepada Suara.com, Jumat (20/9/2024).
Kendati begitu, Ganjar tak menanggapi lebih jauh soal potensi kabinet gemuk dalam pemerintahan Prabowo nanti pasca RUU Kementerian Negara disahkan.
Sebelumnya, DPR RI akhirnya mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Adanya revisi UU Kementerian Negara mengubah jumlah nomenklatur kementerian.
Ksepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Pengesahan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus. Seluruh fraksi di DPR RI pun menyatakan persetujuannya terhadap RUU Kementerian Negara menjadi UU.
"Kami akan menanyakan kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan seperti di atas apakah dapat disetujui?," kata Lodewijk.
Baca Juga: Bamsoet Bocorkan Golkar Sudah Setor Nama-nama Calon Menteri Ke Prabowo
"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.
