Suara.com - Penempatan aparat sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berisiko timbulkan konflik sosial antara masyarakat pendatang dengan warga lokal. Sebab, bisa jadi terdapat perbedaan budaya para pendatang dengan kebiasaan masyarakat Kalimantan.
Sosiolog Sulfikar Amir mengatakan, bila IKN jadi ditinggali oleh sebagian besar ASN kelas menengah, maka akan membawa budaya berbeda dengan budaya lokal.
"Pada saat yang bersamaan, kita melihat budaya masyarakat lokal itu sepertinya terpinggirkan. Ini bisa menjadi sumber gesekan sosial karena masyarakat lokal itu merasa mereka yang sudah berada di situ tapi kemudian yang menikmati adalah orang yang pendatang," kata Sulfikar, dikutip suara.com dari podcast bersama Bambang Widjojanto, Minggu (13/10/2024).
Sulfikar mencontohkan, konflik sosial itu pernah terjadi di Kalimantan pada tahun 2001 yang dikenal dengan konflik Sampit. Konflik itu menimbulkan kerusuhan antara etnis Dayak sebagai warga asli dengan Madura yang bermigrasi ke Kalimantan Tengah.
Berdasarkan data Yayasan Denny JA dan LSI Community dalam buku Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi, jumlah korban tewas akibat konflik tersebut mencapai 469 orang dan 108.000 orang diungsikan.
"Saya kurang yakin apakah kalau IKN sudah dilakukan studi-studi risiko ini. Bahkan yang paling basic studi finansial pun juga enggak," kata Sulfikar.
Dia mengkritik, bahkan pemerintah juga tidak pernah mengungkapkan hasil studi finansial mengenai biaya yang dibutuhkan untuk membangun IKN hingga selesai.
"Kita enggak tahu sebenarnya berapa biaya real yang dibutuhkan untuk menyelesaikan paling tidak kawasan inti pusat pemerintahan yang luasnya itu sama seperti Jakarta Pusat plus Kuningan. Sekarang sudah hampir habis 90 triliun dan luas yang terbangun itu baru sekitar Monas saja," tuturnya.
Baca Juga: Waduh, Ambisi Jokowi Bangun IKN Disamakan Dengan Junta Militer Myanmar
