REGIONAL:
Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka gelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Komisi X DPR, beserta seluruh Kepala Dinas Pendidikan.
Rakor tersebut khusus untuk membahas sejumlah masalah pendidikan, mulai dari penerapan sistem zonasi, program Merdeka Belajar, pengawas sekolah, hingga persoalan ujian nasional.
Gibran secara khusus menyoroti sistem zonasi yang diakuinya masih belum optimal. Ketika dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran mengaku pernah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan sebelumnya yang diemban oleh Nadiem Makarim.
"Zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri," ujar Gibran saat menhampaikan sambutan dalam rakor di Jakarta, Senin (11/11/2024).
Menurut Gibran, sistem zonasi untuk penempatan siswa sekolah belum bisa diterapkan di semua wilayah. Salah satu penyebabnya akibat jumlah guru yang tidak merata tersebut.
Gibran menyebut, Solo termasuk salah satu kota yang kesulitan menerapkan sistem zonasi. Selama menjadi Walikota Solo selama 2,5 tahun, putra Sulung mantan Presiden Joko Widodo itu mengaku setiap tahun selalu mendapatkan komplain dari sekolah mengenai zonasi.
Gibran meminta agar Kemendikdasmen beserta DPR dan para kepala dinas untuk mengkaji sistem tersebut.
"Apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama? Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga," ujar Gibran.
Akibat sistem zonasi tersebut, menurut Gibran, tiap tahun juga terjadi fenomena berulang mengenai masyarakat yang pindah domisi jelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Fenomena itu terjadi sebagai upaya orang tua agar anaknya bisa masuk sekolah yang diinginkan dan sesuai zonasi.
TERPOPULER