Suara.com - Kasus kekerasan seksual kepada perempuan semakin beragam bentuk dan caranya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) saat ini semakin menaruh perhatian khusus atas potensi kekerasan seksual yang terjadi dengan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati menggolongkan kekerasan seksual menggunakan AI sebagai bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).
Ratna menjelaskan bahwa jenis KSBE itu biasanya dibuat dalam bentuk foto, suara, hingga video dengan diedit menggunakan AI.
Identitas suara maupun foto korban direkayasa sedemikian mungkin meggunakan AI sehingga mengandung unsur pornografi.
"Kalau bicara dampak kekerasan seksual yang timbul dari pengaruh digital teknonologi nggak bisa dipungkiri. Teknologi ada dua sisi, ada positif dan negatifnya," kata Ratna saat mediatalk di kantor KemenPPPA, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024).
Ratna menjelaskan kekerasan seksual menggunakan AI sudah menjadi atensi KemenPPPA. Hal itu turut dibahas dalam penyusunan UU TPKS, tujuannya agar pelakunya dapat diganjar hukuman yang layak.
"Saat tentukan jenis kekerasan seksualnya itu terakhir dibahas KSBE karena kemajuan teknologi," ujar Ratna.
Dia menyampaikan bahwa jenis kekerasan seperti itu bisa sangat membahayakan bagi perempuan. Oleh karena itu, pemerintah telah turut memasukannya dalam UU TPKS.
"Teknologi (AI) bisa kamuflase korban. Tapi saat semua unsur terkait delik TPKS terpenuhi maka bisa terjerat UU TKPS," ujar Ratna.
Selain itu, KemenPPPA mendorong orangtua agar membatasi penggunaan gawai oleh anak. Cara itu diyakini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko KSBE yang bisa terjadi pada siapa saja. Orang tua diingatkan untuk tidak membiarkan anak punya akun media sosial sendiri sebelum memenuhi batas usia.
"Penting pencegahan dan proteksi, perlu ada batasan usia penggunaan gawai, di negera tertentu begitu," pesan Ratna.
