Infografis
"Maka yang terjadi adalah pemaksaan jenis-jenis tanaman pangan yang memang itu sifatnya adalah pangan komoditas yang diperlukan untuk pasang keluar," kata Dewi.
"Jadi perusahaan lingkungan itu sangat berbahaya karena sistem monokultur itu tadi ya, pupuk pesticida dan segala macam itu kan dengan takaran yang sudah berlebihan dapat membuat masyarakat mengkonsumsi produk pangan yang buruk," Dewi menambahkan.
4. Pendekatan Militerisme
Dewi juga mengungkapkan terdapat pendekatan militeristik yang dianggap sangat berbanding terbalik dengan profesi militer yang malah menjadi petani, menurutnya, petani akan tersingkir dengan keberadaan para kelompok militer.
"Yang masuk ya Kostrad dan seterusnya. Jadi itu militerisme di bidang pertanian pangan itu sangat berbahaya karena akhirnya kan jadi justru jadi tentara yang bikin cetak sawah baru, melakukan, nyangkul, dan seterusnya. Jadi ini luar biasa kalau ternyata memang posisi petani itu justru disingkirkan oleh kelompok militer," ungkap Dewi.
5. Masalah Regulasi
Selanjutnya masalah regulasi, Dewi meragukan regulasi pada program food estate khususnya di Sumatra Utara untuk mencapai keinginan percepatan food estate.
Menurutnya hal ini bisa dikatakan bagian dari overlap kelembagaan.
"Sebenarnya itu fungsi badan ketahanan pangan apa, fungsi kementerian pertanian apa kalau ada badan otorita kawasan food estate di Sumatera Utara," kata Dewi.
Baca Juga: Rapat Khusus Prabowo: Kesiapan Natal dan Tahun Baru Jadi Fokus Utama
Dewi kemudian mengaku ragu Presiden Prabowo Subianto memilikikeberpihakan terkait pangan lokal. "Nah soal regulasi ini sebenarnya yang perlu kita cermati adalah kita tuh sebenarnya ragu kalau Presiden sekarang itu sangat punya keberpihakan terhadap pangan lokal," kata dia.
6. Kegagalan yang Terulang
Kemudian Dewi menilai program seperti ini hanya sebagai kegagalan yang diulang dari zaman Soeharto sampai Jokowi, menurutnya food estate hanya pergantian nama program saja.
"Karena kita melihat sebenarnya ada masalah soal kegagalan yang terus-menerus diulang. Kita ingat Suharto punya program 1 juta hektare lahan bambu untuk cetak sawah baru, itu gagal dan terjadi perusakan alam," kata Dewi
"Kemudian zaman SBY kita punya MIFE, bagaimana membangun pertanian pangan dan energi yang terintegrasi. Kita tahu apa yang terjadi, perampasan tanah wilayah ada, perusahaan lingkungan, banjir dan seterusnya. Kemudian di jaman Jokowi pun begitu, dikemasnya cuma beda. Namanya food estate," tambahnya
Terakhir, Dewi mengharapkan untuk dilakukan kajian komprehensif agar program seperti ini bisa mencapai kesuksesan dan keadilan bagi para petani dan masyarakat adat.
