Infografis
Suara.com - Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Ahmad Luthfi dan Taj Yasin menanggapi gugatan sengketa Pilkada Jawa Tengah yang diajukan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi.
Tanggapan itu mereka sampaikan usai menjalani sidang perdana perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Kuasa Hukum Luthfi-Yasin, Hamdan Zoelva, yang hadir dalam persidangan sebagai pihak terkait menjelaskan kehadirannya bersama tim hukum Luthfi-Yasin lainnya bertujuan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan yang diajukan tim hukum Andika-Hendrar.
Hamdan juga menyebut pihaknya akan memberikan tanggapan atas pokok-pokok permohonan melalui sidang lanjutan yang dijadwalkan untuk digelar pada 20 Januari 2025.
Meski begitu, dia menegaskan bahwa selisih perolehan suara Luthfi-Yasin di Pilkada Jateng jauh melampaui perolehan suara yang didapatkan Andika-Hendrar.
“Secara umum kami menyampaikan bahwa Pilkada Jawa Tengah ini, Pilkada Provinsi yang selisih perolehan suaranya sangat tinggi sekali, sangat besar sekali yang kalau merujuk pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 158 itu di atas ambang batas,” kata Hamdan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
“Jadi saya kira ini hal yang pokok, yang sudah pasti yang kami respons awal dari inti dan pokok-pokok permoh
onan yang tadi,” tambah dia.
Pada kesempatan yang sama, Hamdan menyebut jauhnya selisih perolehan suara ini membuat pihaknya berharap hakim konstitusi bisa memutus perkara ini lebih cepat.
“Bahwa kami berharap kami berharap karena ini selisihnya sangat jauh sekali, kemudian jauh di atas ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang proses ini akan diputus lebih cepat,” tandas Hamdan.
Baca Juga: Andika-Hendrar Ajukan Gugatan ke MK, PDIP Dalilkan Keterlibatan Aparat di Pilkada Jateng
Digugat Andika
