Tuai Kontroversi, Trump Kirim Kriminal ke Penjara 'Neraka di Bumi'

Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan rencana deportasi massal para pelaku kejahatan lintas negara ke El Salvador. Langkah ini disepakati dalam perjanjian luar biasa antara Trump dan Presiden El Salvador, Nayib Bukele, yang akan menerima para penjahat dari berbagai negara untuk ditahan di penjara berkeamanan tinggi di negaranya.

"Presiden Bukele telah menyetujui perjanjian migrasi yang paling luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya di dunia," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce.

Dalam kesepakatan tersebut, Bukele setuju untuk menerima kembali seluruh anggota geng MS-13 asal El Salvador yang berada di Amerika Serikat secara ilegal. Lebih jauh, El Salvador juga bersedia menerima serta memenjarakan para imigran ilegal yang memiliki riwayat kejahatan kekerasan, termasuk anggota geng Tren de Aragua dari Venezuela dan kriminal dari berbagai negara lainnya.

Namun yang paling mengejutkan, dalam gestur luar biasa yang belum pernah diberikan oleh negara mana pun, menurut Bruce, Bukele juga setuju untuk menampung narapidana berbahaya asal Amerika Serikat, termasuk warga negara AS dan penduduk legal yang dinilai sebagai ancaman bagi keamanan.

Langkah ini menimbulkan banyak pertanyaan, mengingat kondisi penjara di El Salvador yang dikenal dengan kekejamannya. Tahun lalu, laporan dari The Mirror menggambarkan fasilitas pemasyarakatan di negara tersebut sebagai "neraka di bumi" karena kondisi yang ekstrem bagi para tahanan.

Sejumlah pesawat deportasi telah mulai mengangkut para imigran ilegal dari AS, dan dalam waktu dekat, pesawat yang membawa narapidana kriminal akan segera dikirim ke El Salvador dengan biaya ditanggung oleh pemerintah Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga melakukan kunjungan ke El Salvador untuk memastikan kesepakatan ini berjalan sesuai rencana. Setelah itu, ia dijadwalkan untuk melanjutkan perjalanan ke Kosta Rika, Guatemala, dan Republik Dominika guna membujuk negara-negara lain agar mengikuti jejak El Salvador dalam menampung para narapidana dari AS.

Keputusan ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari oposisi di El Salvador. Sekretaris Jenderal Partai sayap kiri Farabundo Martí National Liberation Front, Manuel Flores, menyebut kebijakan ini sebagai tanda bahwa Amerika Serikat menganggap kawasan Amerika Tengah sebagai "tempat pembuangan sampah".

Tak hanya soal imigrasi, sikap agresif Trump dalam kebijakan perdagangan juga mulai menunjukkan hasil. Setelah mengancam akan menerapkan tarif 25% pada barang-barang dari Meksiko dan Kanada, kedua negara akhirnya tunduk pada tuntutan Washington demi menghindari perang dagang besar.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, sepakat untuk mengerahkan 10.000 personel ke perbatasan serta meningkatkan sumber daya untuk mencegah penyelundupan opioid fentanyl ke AS.