Suara.com - Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI) melakukan aksi demontrasi di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (11/2/2025).
Hal ini sebagai upaya memprotes kebijakan PT Pelindo yang dianggap membuat sopir menjadi sengsara.
Juru bicara KBSI, Ilhamsyah mengatakan, sedikitnya 600 sopir truk dari 43 komunitas, ikut berunjuk rasa meminta keadilan terhadap kebijakan yang dibuat oleh PT Pelindo.
“Merespons beberapa kebijakan Pelindo yang membuat kemacetan di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priok dan wilayah Jakarta Utara," kata Ilhamsyah, Selasa (11/2/2025).
Menurut dia, keberatan yang dirasakan oleh para sopir, lantaran sopir dikenakan biaya sebesar RP 17 ribu untuk satu kali masuk ke pelabuhan. Terlebih di dalam pelabuhan juga masih banyak terjadi pungutan liar yang semakin membuat para sopir semakin dirugikan.
Ia menjelaskan, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, yang berperan vital dalam mendukung aktivitas ekspor-impor, serta distribusi logistik nasional.
Terminal seperti New Priok Container Terminal One (NPCT1), Koja Terminal, dan Jakarta International Container Terminal (JICT) menjadi pusat aktivitas bongkar-muat kontainer yang sangat padat.
Meski demikian, pintu masuk di NPCT1 tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Terlebih pintu masuk di tempat tersebut sering error, sehingga kemacetan panjang sering terjadi.
"Tingginya volume arus barang yang melewati Pelabuhan ini menuntut efisiensi dalam managemen operasional dan infrastruktur pendukunganya," kata Ilhamsyah.
Dia menilai, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi logistik nasional, tetapi juga memberikan kerugian signifikan bagi para sopir truk, perusahaan logistik, serta perekonomian secara umum.
"Sopir truk harus menghadapi waktu tunggu yang lama, risiko kelelahan, peningkatan biaya operasional, hingga tekanan psikologis akibat target pengiriman yang sulit dicapai," katanya.
Selain itu, kata Ilham, akibat kebijakan ini, sopir truk juga harus merasakan dampak yakni biaya logistik meningkat, kerugian finansial, risiko keselamatan yang lebih tinggi, ketidakpastian pekerjaan, premanisme, kelelahan fisik dan mental, hingga hilangnya waktu luang bersama keluarga.
"Kami menuntut agar membatalkan kebijakan Gate Pass Pelabuhan, hinggga pelayanan bongkar-muat tidak boleh lebih dari satu jam," tandas Ilham.
Berikut 6 tuntutan para sopir atas unjuk rasa yang dilakukan:
- Batalkan kebijakan gate pass pelabuhan yang memberatkan;
- Pelayanan bonkar muat yang cepat, maksimal 1 jam dari gate in;
- Atasi kemacetan dengan cara penambahan gate in di NPCT1, perbaiki sistem yang sering eror, sediakan kantong parkir gratis dalam Pelabuhan;
- Berikan keamanan bagi seluruh sopir dari premanisme jalanan;
- Berikan pelayanan fasilitas (toilet, kantin, dan ruang tunggu untuk sopir/kernet serta pengguna jasa Pelabuhan lainnya;
- Berantas mafia pungli di dalam pelabuhan.
TERPOPULER
