KTT Darurat Liga Arab: Solusi Tandingan Rencana Kontroversial Trump untuk Palestina

Suara.com - KTT darurat Liga Arab, yang akan diselenggarakan di Mesir pada akhir bulan ini, akan membahas usulan Arab yang bertujuan untuk memastikan warga Palestina tetap tinggal di tanah mereka. Inisiatif ini secara langsung menentang rencana Presiden AS Donald Trump yang menganjurkan pemindahan warga Palestina dari Gaza.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan KTT tersebut akan menghadirkan sikap Arab yang bersatu sebagai alternatif terhadap Trump. Ia menekankan bahwa rencana tersebut akan didasarkan pada konsensus Palestina dan didukung oleh dukungan luas dari Arab dan internasional.

Menurut juru bicara Liga Arab Gamal Roshdy, KTT tersebut akan berfokus pada rencana rekonstruksi untuk Gaza sambil memastikan warga Palestina tetap tinggal di tanah air mereka.

Kementerian Luar Negeri Mesir mengonfirmasi bahwa Kairo akan menjadi tuan rumah KTT darurat pada tanggal 27 Februari untuk membahas perkembangan serius terbaru mengenai Palestina. Pertemuan tersebut terjadi di tengah dorongan Trump yang terus berlanjut untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke negara lain, termasuk Mesir dan Yordania.

Aboul Gheit dengan tegas menolak konsesi Arab apa pun mengenai tanah Palestina, menegaskan kembali komitmen dunia Arab terhadap solusi dua negara. Ia mengecam Trump karena berupaya merampas hak-hak warga Palestina, seraya menambahkan: "Baik dia maupun orang lain tidak dapat membeli Gaza."

Pada akhir Januari, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengecam pemindahan paksa warga Palestina, menyebutnya sebagai "ketidakadilan" yang tidak akan diterima Mesir.

Liga Arab juga mengeluarkan pernyataan minggu lalu yang menolak rencana Trump, dengan mengatakan rencana itu melanggar hukum internasional dan merusak solusi dua negara yang dipandang sebagai satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian dan keamanan abadi antara warga Palestina dan Israel.

Proposal Arab dalam pertemuan puncak mendatang berkisar pada tiga tujuan utama: menolak pemindahan paksa warga Palestina, meluncurkan inisiatif rekonstruksi skala besar untuk Gaza, dan memulihkan pemerintahan Otoritas Palestina (PA) atas wilayah tersebut, yang mengarah pada pemilihan umum setelah masa transisi.

Menurut sumber diplomatik Arab, Mesir dan negara-negara Arab lainnya sedang menggodok kerangka kerja untuk memungkinkan PA melanjutkan pemerintahannya di Gaza dengan perlawanan minimal dari Hamas, yang saat ini menguasai daerah kantong pantai tersebut.

Mesir juga telah mengumumkan rencana untuk menyelenggarakan konferensi internasional, bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memfasilitasi pembangunan kembali Gaza.

Dalam sambutannya di Asharq Al-Awsat, analis politik Ashraf Al-Ashry mencatat bahwa usulan tersebut bertujuan untuk mencegah pemindahan paksa, sekaligus memungkinkan PA untuk membangun kembali kendali atas Gaza, yang pada akhirnya membuka jalan bagi pemilihan umum Palestina.

Analis politik Palestina Shafiq Al-Talouli menyuarakan sentimen ini, menekankan bahwa negara-negara Arab mengambil langkah serius untuk mewujudkan visi mereka bagi Palestina dengan memastikan berdirinya negara Palestina yang merdeka.

“Cara paling efektif untuk melawan upaya pemindahan paksa adalah persatuan Arab,” tegasnya.

Selain itu, ia mengatakan perencanaan pascaperang harus difokuskan pada pengalihan kendali Gaza kembali ke PA mengingat beberapa negara Eropa mendukung pendekatan ini.

Langkah seperti itu membutuhkan rekonsiliasi Palestina yang mendesak, terutama antara Fatah dan Hamas, katanya.