Suara.com - Program Sekolah Rakyat akan turut melibatkan guru penggerak sebagai tenaga pengajar di suatu daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa nantinya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) yang bertanggungjawab dalam proses seleksi tersebut.
"Gurunya sudah disiapkan di Dikdasmen. Jadi sudah siap tinggal diseleksi ulang. Artinya, nanti dipilihkan dari sekian ribu guru yang sudah lulus seleksi itu, untuk guru penggerak itu kan ada 60 ribu lebih," kata Gus Ipul kepada wartawan ditemui di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Mengenai kebutuhan jumlah guru per satu sekolah, diakui Gus Ipul bahwa pemerintah masih membahas konsep tersebut.
Dia menyebutkan kalau hingga saat ini sudah ada sekitar 40 bangunan di berbagai provinsi yang siap dibuka menjadi Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026.
Sebelumnya, ia menargetkan bahwa satu sekolah bisa menampung hingga 2.500 anak dari keluarga miskin ekstrem.
"(Jumlah kebutuhan guru) ini yang belum saya tahu, apakah setiap satu sekolah butuh 10 atau butuh 12 (guru), ini masih dihitung," ujarnya.
Hanya saja pemerintah sudah yakin untuk memilih sistem boarding school atau asrama untuk Sekolah Rakyat. Terkait kurikulum juga masih dalam pembahasan.
Namun, dipastikan murid Sekolah Rakyat akan dituntut untuk bisa bucara bahasa asing.
Baca Juga: Tak Hanya Gratis, Ini Bedanya Sekolah Rakyat Dibandingkan Sekolah Umum
"Nanti ada matrikulasi, artinya dia masih orientasi. Sekian bulan untuk belajar bahasa. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Tergantung bulannya. Tapi ada masa orientasi, ini lagi didiskusikan," ungkapnya.
Selama masa orientasi itu juga menjadi momen anak-anak untuk adaptasi terhadap kehidupan barunya.
Gus Ipul berharap, melalui pendidikan di Sekolah Rakyat nantinya, anak-anak dari kelompok miskim ekstrem itu bisa menjadi manusia unggul.
Perbedaan dengan Sekolah Umum
Sebelumnya diberitakan, Gus Ipul menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar Sekolah Rakyat dengan sekolah umum biasanya.
Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk siswa dari keluarga miskin yang berprestasi dan akan menerapkan sistem boarding school atau asrama. Sehingga pembinaan dilakukan secara 24 jam di lingkungan yang kondusif.
Selain itu, Sekolah Rakyat juga dirancang dengan kurikulum khusus yang mengombinasikan standar nasional dan internasional, serta menekankan pendidikan karakter, kepemimpinan, dan bela negara.
Terkait biaya pendidikannya, Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat dipastikan gratis.

"Pembiayaan 100 persen gratis, termasuk seragam, alat-alat sekolah, dan kebutuhan lainnya," katanya saat sosialisasi dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah, dalam keterangan Rabu (12/03/2025).
Para alumni Sekolah Rakyat juga dijanjikan diberi pendampingan setelah lulus.
Tujuannya untuk memastikan bahwa para alumni mendapatkan akses yang lebih baik ke dunia kerja atau pendidikan lanjutan.
Menurut Gus Ipul, konsep itu diharapkan menjadi solusi efektif dalam memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dalam acara sosialisasi di Jawa Tengah, Gus Ipul dan kepala daerah setempat turut berdiskusi tentang rancangan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Sejumlah bupati dan wali kota yang hadir menyampaikan potensi lahan serta aset yang bisa direvitalisasi untuk dijadikan sekolah.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan kalau pemerintah daerah akan ikut mendukung program tersebut.
Dia juga meyakini kalau gagasan Sekolah Rakyat bisa jadi solusi nyata untuk memutus rantai kemiskinan di Jawa Tengah.