Pendidikan Yuddy Renaldi, Mundur dari Dirut Bank BJB, Kini Jadi Tersangka KPK

Ia juga fokus pada penguatan pembiayaan untuk sektor UMKM dan mendukung proyek infrastruktur strategis di Jawa Barat.

Penghargaan

Yuddy telah menerima berbagai penghargaan atas kepemimpinannya, termasuk:

- CEO of The Year 2022 dalam Forum Infobank Top 100 CEO and The Next Leader Forum

- Best CEO kategori Employees' Choice oleh The Iconomics selama empat tahun berturut-turut (2020-2023).

- Indonesia 10 Top Banker Award 2024 oleh The Iconomics.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Yuddy Renaldi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan.

Yuddy ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang tersangka lainnya, yakni Pimpinan Divisi Corsec BJB, Widi Hartoto.

Kemudian, tiga orang pihak swasta pemilik agensi iklan yaitu, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan R Sophan Jaya Kusuma.

"Tersangka ini dua orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian tiga orang dari swasta," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo.

Budi menjelaskan kronologi kasus yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut.

Budi mengatakan, Bank BJB sejak 2021 sampai semester awal 2023 menggelontorkan dana promosi sebesar Rp 409 miliar buat tayangan iklan di berbagai media.

Namun, uang Rp 222 miliar raib dan tidak masuk ke media.

Para tersangka ini ‘main cantik’ dengan mengatur tender agar agensi tertentu yang menang.

Uang ratusan miliran tersebut disulap jadi dana non-budgeter yang sejak awal sudah disepakati oleh Dirut dan rekan-rekan.

Budi menyebut jika uang itu dialirkan ke enam agensi periklanan, dengan nilai beragam.

PT CKMB mendapat jatah Rp 41 Miliar, PT CKSB kebagian Rp 105 miliar.

Sedangkan PT Cakrawala Kreasi Mandiri Rp 81 miliar, PT Antedja Muliatama Rp 99 miliar dan PT BSC Advertising dapat Rp 33 miliar, sisanya PT WSBE mendapatkan Rp 49 miliar.

KPK menemukan pengadaan jasa agensi ini sengaja dibuat buat jadi ladang bancakan.

Dokumen harga (HPS) disusun bukan berdasarkan nilai pekerjaan, tapi dihitung dari fee agensi.

Lalu, panitia pengadaan harus mengikuti para tersangka.

Para agensi ini dilarang verifikasi dokumen penyedia, meskipun sangat jelas kejanggalannya. Selain itu, proses tender pun dimanipulasi.