Menurutnya, semua itu mencerminkan bahwa proses pembentukan perundangan-undangan yang serampangan kemudian terlalu terburu-buru.
"Tanpa kemudian memperhatikan asas partisipasi publik."
Kontras juga mengungkapkan bahwa sebelumnya, DPR telah melakukan RDPU dengan berbagai catatan terkait Revisi UU TNI.
"Kami juga sadar sebenarnya, meskipun Komisi I sudah menggelar RDPU dan melakukan pendapat dengan berbagai macam pihak, tapi kami rasa ada banyak catatan-catatan yang harus juga didiskusikan di antara fraksi-fraksi dalam komisi gitu ya," katanya.
TERPOPULER
