Menteri-menteri Prabowo Akui Jokowi Masih Bos, Reaksi Puan PDIP soal Isu 'Matahari Kembar'

Agung Sandy Lesmana, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 14 April 2025 | 13:11 WIB
Menteri-menteri Prabowo Akui Jokowi Masih Bos, Reaksi Puan PDIP soal Isu 'Matahari Kembar'
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat bersama Presiden ke-7 Jokowi. [Suara.com/Ari Welianto]

Suara.com - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani memberikan tanggapannya soal beredarnya isu ada 'Matahari Kembar' usai sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto banyak menyambangi Presiden ketujuh RI Jokowi untuk bersilaturahmi lebaran. Menanggapi isu 'Matahari Kembar' itu, Ketua DPR RI itu pun memastikan jika hanya Prabowo yang menjadi kepala pemerintahaan saat ini. 

Menurut Puan kalau silaturahmi hanya untuk momen lebaran itu baik dilakukan oleh semua pihak termasuk menteri-menteri dalam kabinet Prabowo. 

"Silaturahmi di masa lebaran akan sangat baik," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025). 

Namun soal  merebaknya isu 'Matahari Kembar', justru Puan menegaskan jika kekinian hanya ada satu Presiden di Indonesia yakni Prabowo Subianto. 

"Matahari kembar, presiden saat ini, Presiden Prabowo Subianto," katanya. 

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani saat ditemui awak media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Suara.com/Bagaskara)
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani saat ditemui awak media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Suara.com/Bagaskara)

PKS Singgung soal 'Matahari Kembar'

Sebelumnya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan agar ke depan jangan sampai ada 'Matahari Kembar' di dalam pemerintahan Presiden Prabowo. 

Hal itu menyusul sejumlah pejabat dalam kabinet Presiden RI Prabowo Subianto berduyun-duyun menyambangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi saat lebaran. Bahkan beberapa diantara menyebut Jokowi masih sebagai atasannya. 

"Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada 'Matahari Kembar," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4/2025). 

baca juga

Mardani menegaskan, bagaimana pun Presiden Indonesia kekinian adalah Prabowo Subianto. 

"Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya," katanya. 

Prabowo Subianto sambut Jokowi dalam acara buka bersama (setneg.go.id)
Prabowo Subianto sambut Jokowi dalam acara buka bersama (setneg.go.id)

Sebenarnya, kata dia, Prabowo sendiri tak tersinggung jika banyak pejabatnya menyambangi Jokowi di Solo untuk bersilaturahmi. Namun yang menjadi pesan adalah jangan sampai ada 'Matahari kembar.' 

"Saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi. Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada 'Matahari Kembar.' Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu," pungkasnya. 

Menteri-menteri Prabowo Sowan ke Jokowi

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menemui Presiden ke-7 Jokowi di Kediamannya di Jalan Kutai Utara 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (11/4/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Budi Gunadi mendoakan Jokowi dan Iriana sehat serta punya umur panjang. 

"Ini silahturahmi, karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi saya sama ibu mau silahturahmi mohon maaf lahir dan batin," ujarnya saat ditemui, Jumat (11/5/2025). 

"Juga mendoakan supaya pak presiden dan ibu itu sehat, karena masih jadi menteri kesehatan kan. Kalau Pak Jokowi sehat kayak gini kita senang, apalagi kalau Pak Jokowo umurnya sampai 80, 90, 100 insya allah, kita lebih senang lagi. Artinya menteri kesehatannya berhasil, sukses," terang dia.  

Dalam pertemuan tadi, Budi Gunadi mengaku dapat masukan dari mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini. 

"Pak Jokowi titipnya itu kesehatan rakyat jangan dilupakan, jangan hanya presidennya saja yang dijagain. Jadi 280 juta masyarakat Indonesia itu mesti dijaga kesehatannya, kebetulan ada cek kesehatan gratis," jelasnya. 

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kedatangannya ke sini hanya untuk bersilahturahmi dengan Jokowi. 

"Silahturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya," ungkap dia. 

Sakti Wahyu Trenggono mengatakan tadi membicarakan masalah kesehatan. Selain itu juga minta arahan-arahan dari beliau.  

Di sisi lain, Budi Gunadi Sadikin menyebut hampir dua juta orang sudah memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diinisiasi oleh pemerintah.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

ICW: Prabowo Lebih Simpati Keluarga Koruptor daripada Korban! Desak Pemerintah Kejar Aset Koruptor

ICW: Prabowo Lebih Simpati Keluarga Koruptor daripada Korban! Desak Pemerintah Kejar Aset Koruptor

News | Sabtu, 12 April 2025 | 16:40 WIB

Menteri Prabowo Masih Anggap Jokowi Sebagai Bos, PKS Wanti-wanti: Tak Boleh Ada Matahari Kembar

Menteri Prabowo Masih Anggap Jokowi Sebagai Bos, PKS Wanti-wanti: Tak Boleh Ada Matahari Kembar

News | Jum'at, 11 April 2025 | 18:29 WIB

Ungkap Demo Bayaran Desak Hasto Segera Divonis, Pengacara Sebut Pesanan Mantan Penguasa: Jokowi?

Ungkap Demo Bayaran Desak Hasto Segera Divonis, Pengacara Sebut Pesanan Mantan Penguasa: Jokowi?

News | Jum'at, 11 April 2025 | 13:42 WIB

Isi Surat Hasto PDIP di Penjara: Prabowo Terpaksa Efisiensi karena Jokowi Salah Urus Negara!

Isi Surat Hasto PDIP di Penjara: Prabowo Terpaksa Efisiensi karena Jokowi Salah Urus Negara!

News | Jum'at, 11 April 2025 | 12:22 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×