"Ada nama-namanya yang layak. Mudah-mudahan bisa diikutkan seleksi pada tahap berikutnya (untuk) menjadi kepala sekolah," kata Gus Ipul.
Pihaknya meminta agar guru PNS dan PPPK yang direkrut untuk Sekolah Rakyat diutamakan bagi yang belum memiliki penempatan, sehingga tidak perlu ada pemindahan penugasan.
Namun demikian, kebijakan tersebut akan diputuskan oleh pemerintah daerah.
Pemerintah merencanakan sekurangnya akan ada 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan mulai digunakan pada tahun ajaran 2025/2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan pada tahun 2025 ini rencananya akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat. Selain 53 cikal Sekolah Rakyat yang menggunakan bangunan yang sudah ada, sebanyak 147 Sekolah Rakyat akan dibangun berupa bangunan baru.
