Infografis
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa murid Sekolah Rakyat hanya boleh belajar dan tidak boleh sambil bekerja. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab kekhawatiran publik tentang anak-anak miskin ekstrem, yang jadi sasaran Sekolah Rakyat, terbiasa bekerja untuk membantu orang tua mencari nafkah.
Menurut Gus Ipul, bahwa pemerintah akan menanggung segala kebutuhan anak selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.
"Ya gak boleh kerja, (biaya hidup) full sudah ditanggung oleh pemerintah," kata Gus Ipul ditemui saat memantau Desk Pembahaaan Sekolah Rakyat bersama Kepala Daerah di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2025).
Gus Ipul memastikan bahwa semua murid di Sekolah Rakyat dipastikan telah terjamin pembiayaannya oleh negara. Mulai dari makan, tempat menginap, alat-alat sekolah, hingga keperluan lainnya. Di rencanakan para murid Sekolah Rakyat juga akan diberikan seragam.
Namun, mengenai konsep seragam belum dibahas secara menyeluruh karena bisa jadi disesuaikan dengan kurikulum. Sementara itu, kurikulum Sekolah Rakyat dirancang khusus, tidak mengikuti sekolah umum.
"Sederhananya ini sekolah formal dengan kurikulum formal plus-plus. Dan yang kedua, nanti pendidikan karakter. Karena pendidikannya selama 24 jam. Diharapkan nanti pada saat sekolah mereka juga bisa berseragam," ujarnya.
Diketahui bahwa Sekolah Rakyat difokuskan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yang berarti secara pendapatan maksimal Rp400 ribu sebulan. Dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kelompok itu masuk dalam peringkat desil 1.
Kendati begitu, jika kapasitas sekolah masih cukup, maka akan dilanjutkan seleksi murid pada anak-anak dari kelompok desil 2.
Guru Sekolah Rakyat Diprioritaskan ASN
Baca Juga: Pemerintah Lebih Pilih Guru ASN dan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Ini Kata Mensos
![Ilustrasi sekolah rakyat. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/30/10722-ilustrasi-sekolah-rakyat-ist.jpg)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya mengatakan, guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat diprioritaskan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Untuk menjadi kepala sekolah, kemudian juga untuk guru, prioritasnya adalah PNS. Yang kedua, PPPK, baik PPPK penuh maupun PPPK paruh waktu," kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat memantau pembahasan Sekolah Rakyat bersama kepala daerah, di Jakarta, Kamis.
Sementara bila jumlah tenaga pengajar masih kurang, akan dilakukan rekrutmen dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Bila masih kurang, maka bisa kita pertimbangkan untuk rekrutmen baru guru PPG," kata Gus Ipul.
Terkait dengan kebutuhan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat ini, Gus Ipul menyampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah bersurat kepada kepala daerah untuk mendata para guru PNS dan PPPK yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga pengajar di Sekolah Rakyat.
Nantinya, mereka akan diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah.
"Ada nama-namanya yang layak. Mudah-mudahan bisa diikutkan seleksi pada tahap berikutnya (untuk) menjadi kepala sekolah," kata Gus Ipul.
Pihaknya meminta agar guru PNS dan PPPK yang direkrut untuk Sekolah Rakyat diutamakan bagi yang belum memiliki penempatan, sehingga tidak perlu ada pemindahan penugasan.
Namun demikian, kebijakan tersebut akan diputuskan oleh pemerintah daerah.
Pemerintah merencanakan sekurangnya akan ada 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan mulai digunakan pada tahun ajaran 2025/2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan pada tahun 2025 ini rencananya akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat. Selain 53 cikal Sekolah Rakyat yang menggunakan bangunan yang sudah ada, sebanyak 147 Sekolah Rakyat akan dibangun berupa bangunan baru.
