Infografis
“Pada Januari hingga Februari 2025, kami mencatat masih ada lebih dari 495 ribu objek pajak kendaraan yang belum melakukan pembayaran. Potensi pendapatan yang belum tergarap mencapai Rp129,7 miliar dari PKB dan Rp80,2 miliar dari opsen PKB,” ungkap Nadi.
Menurutnya, Program Sengkuyung Prioritas menjadi pendekatan strategis untuk menyelesaikan masalah tunggakan pajak kendaraan bermotor, terutama dengan menggandeng seluruh elemen pemerintahan daerah hingga mitra strategis seperti kepolisian dan pelaku industri otomotif.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Maka kami mengajak seluruh kepala daerah, perangkat pengelola pendapatan, mitra strategis, hingga komunitas otomotif, untuk bersama-sama ngopeni lan nglakoni tugas besar ini,” ujarnya.
Nadi juga optimistis, dengan membaiknya daya beli masyarakat, sektor jual beli kendaraan akan kembali meningkat. Hal ini tentu berdampak positif tidak hanya bagi perekonomian daerah, tetapi juga berkontribusi pada pendapatan daerah melalui sektor PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Pameran ini terbuka secara gratis untuk umum, dan diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat luas, sekaligus menjadi sarana efektif bagi pemerintah untuk mendekatkan layanan publik, menumbuhkan kesadaran pajak, serta memupuk semangat kolaborasi demi kemandirian fiskal Jawa Tengah ke depan.
