Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar tunjangan operasi bagi para prajurit TNI naik hingga 75 persen, saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Menurut dia, tunjangan prajurit harus mengalami perubahan karena prajurit-prajurit bertugas menjaga daerah operasi, termasuk perbatasan negara, hingga di pulau terluar. Dia mengatakan bahwa usulan itu terkait dengan kesejahteraan prajurit beserta ASN di lingkungan TNI.
"Sehingga Kementerian Pertahanan berupaya untuk menaikkan sebesar 75 persen tunjangan operasi ini. Sampai kalau perlu kita naikkan 100 persen," kata Sjafrie sebagaimana dilansir Antara.
Menurut dia, kenaikan tunjangan operasi bagi prajurit itu sedang diusulkan dan saat ini sudah dalam proses administrasi dan persetujuan melalui Peraturan Presiden.
Dia menjelaskan bahwa prajurit TNI memang memiliki gaji per bulannya, tetapi gaji itu ditinggalkan untuk keluarganya dan tak digunakan untuk kebutuhan selama operasi. Menurut dia, prajurit-prajurit biasanya tak menggunakan gajinya untuk bertempur.
"Tapi negara memberi dia tunjangan operasi untuk bertempur," kata dia.
Menurut dia, prajurit-prajurit biasanya ingin diterjunkan untuk bertugas di daerah operasi karena akan mendapatkan tunjangan untuk menambah tabungannya.
Dengan tunjangan yang baik, dia menilai bahwa moril prajurit-prajurit bisa lebih tinggi ketika bertugas. Maka gaji yang didapat para prajurit per bulannya akan utuh untuk keluarganya.
Di samping itu, dia pun menyampaikan bahwa tunjangan khusus prajurit untuk operasi di wilayah Papua sejak tahun 2002 sampai 2024 tidak mengalami penambahan. Padahal, kata dia, inflasi sudah mengalami dinamika dan Dolar AS sudah naik.
"Jadi kita menginginkan kenaikan 60-65 persen," katanya.
Ratusan Kades Digembleng di Pusdiklat Kemenhan
Sementara itu dilaporkan, sebanyak 185 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Bela Negara di Pusdiklat Bela Negara Badan Diklat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Kepala Dinas Pemberdayaan, Masyarakat dan Desa (DPMD) Kapuas Budi Kurniawan di Pusdiklat, Selasa (29/4) mengatakan, kegiatan ini harus mampu menjadikan para Kades memiliki wawasan dan cara pandang yang baru dalam memimpin di desa dengan dilandasi semangat kebangsaan tinggi.
"Tentunya juga disiplin yang kuat serta karakter tangguh guna menyelesaikan permasalahan di desa yang dipimpinnya," katanya sebagaimana dilansir Antara.
Kepala DPMD Kapuas itu pun atas nama pemerintah kabupaten menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemenhan RI, yang telah menerima dan memfasilitasi kegiatan ini, sehingga bisa terlaksana dengan baik.
TERPOPULER
