Prabowo Ingin Hapus Outsourcing, DPR: Apa Mungkin Bisa? yang Perlu Perbaiki Regulasinya

Namun, kata dia, semua harus realistis juga tetap menjaga kepentingan para investor.

"Kalau mereka tidak investasi tidak ada pabrik kalian tidak bekerja dalam waktu deket saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan kita akan duduk bersama," ujarnya.

Ia mengatakan, para pengusaha tak boleh hidup kaya tanpa mengajak para pekerjanya.

"Tidak boleh mau kaya sekaya kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja pekerja hidup dgn baik tapi negara juga tidak tinggal diam kami berjuang memberi pelayanan kesehatan kita memberi subsidi listrik bantuan tunai langsung total biaya yang kita gelontorkan 500T ini terus kita jaga agar rakyat kita tidak menderita," pungkasnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasteyo Hadi menegaskan, bahwa pemerintah siap menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para buruh. Setidaknya afa 6 tuntutan buruh yang disampaikan dalam rangka Hari Buruh Internasional alias May Day di Kawasan Monas.

Prasetyo yang juga merupakan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengatakan, salah satu tuntutan yang intens dikebut oleh pemerintah adalah mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kami kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Prasetyo Hadi di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah sedang intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK.

"Karena kami inginnya komprehensif. Kami tidak ingin bermain di ujung menangani ketika sudah PHK, kami tidak," katanya.

Baca Juga: Pakar UGM Ungkap Efek Buruk Jika Outsourcing Dihapus, Ini Kelompok yang Paling Terdampak

Lebih lanjut, untuk itu, kata dia, beberapa tuntutan buruh sebenarnya beberapa sudah dikerjakan pemerintah.