Suara.com - Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang sering turun ke bawah menemui masyarakat menuai pro dan kontra. Apalagi dengan sejumlah kebijakannya yang diambil ketika sudah menjabat.
Menanggapi hal itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, coba melihat dari dua sudut pandang tersebut. Pertama dari sisi pro, menurut dia, KDM dinilai pemimpin yang merakyat karena selalu ada di tengah rakyat.
Dari sudut pandang masyarakat yang pro terhadap Dedi, masyarakat menganggap pemimpin dapat mengetahui persoalan masyarakat. Dengan begitu, pemimpin diharapkan dapat mengambil kebijakan yang pas untuk mengatasi persoalan masyarakat.
"Bagi kelompok ini, pemimpin yang baik adalah yang mampu mengambil keputusan yang cepat. Hal ini mereka temukan pada sosok KDM yang mengambil kebijakan saat di lapangan. KDM dinilai mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan langsung mengambil keputusan di tempat," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Selasa (6/5/2025).
Namun, pola kerja Dedi ini dinilai mirip dengan gaya kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi di saat kampanye atau di awal-awal dirinya menjabat sebagai Presiden RI.
"Pola kerja seperti itulah yang ditunjukkan Jokowi di awal menjadi Presiden. Awalnya mendapat respons yang baik, tapi belakangan sebagian menilai pola kerja demikian hanya pencitraan," ujarnya.
Kemudian dari sudut pandang yang kontra terhadap kebijakan Dedi Mulyadi, menurut Jamiluddin, Dedi yang banyak turun ke bawah dan mengambil kebijakan di tempat, dinilai punya sisi negatif. Kebijakan yang diambil atas dasar berpikir parsial.
Padahal, menurutnya, suatu kebijakan diambil perlu didasari berpikir komprehensif. Dengan begitu, masalah diatasi bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang.
"Dari sudut pandang ini, pemimpin yang mengambil kebijakan dengan berpikir parsial, kerap untuk mengatasi persoalan sesaat. Keputusan seperti ini memang dapat memuaskan masyarakat dalam jangka pendek," ujarnya.
Namun keputusan seperti itu, menurutnya, untuk jangka panjang bisa jadi justru akan menambah masalah. Hal inilah yang awalnya masyarakat menyukai sang pemimpin, namun dalam jangka panjang bisa jadi akan dihujat.
"Hal seperti ini juga terlihat pada kasus Jokowi ketika jadi presiden. Awalnya dipuja-puja, belakangan justru banyak yang menghujatnya," katanya.
Untuk itu, Dedi dinilai lebih banyak mengambil kebijakan populis, tanpa kajian mendalam, dan itu dimaksudkan untuk mengatasi masalah jangka pendek.
"Pola kerja seperti itu disebar ke medsos. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat menilai KDM hanya pencitraan. Kebijakan populis memang kerap diidentikkan dengan pencitraan. Hal ini menguatkan kesan dari kelompok masyarakat ini kerja turun ke bawah merupakan bagian dari strategi KDM untuk pencitraan diri," katanya.
"Mana yang benar dari penilaian itu, biarlah waktu yang menjawabnya," sambungnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, jika kebijakannya yang akan mengirim pelajar bermasalah ke Barak TNI untuk dibina telah disetujui rakyat Jawa Barat. Menurutnya, yang kini menentang kebijakannya tersebut hanya lah para elit saja.
TERPOPULER
