Infografis
Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku bakal menindak tegas segala aksi premanisme.
Ia mengaku, sejak tanggal 1 Mei lalu, ada ribuan kasus penindakan aksi premanisme yang dilakukan Polri.
"Jelas Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya operasi pekat kewilayahan dalam kurun waktu mulai dari tanggal 1 (Mei) kemarin sudah ribuan kasus yang tangani,” kata Sigit di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Jumat 9 Mei 2025.
Dari ribuan kasus yang telah ditangani, Sigit mengaku bahwa sejumlah kasus premanisme yang sempat viral juga telah ditangani oleh pihaknya.
“Beberapa kasus yang menonjol yang kemudian sempat viral, semuanya kita tangkap,” ucap Sigit.
Mantan Kabareskrim ini kemudian meminta masyarakat yang merasa terusik dengan aksi premanisme agar tidak perlu ragu untuk melaporkan kepada aparat.
"Saya minta kepada masyarakat yang merasa di sekitarnya ada kegiatan preman, agar segera melapor dan kita akan perintahkan anggota-anggota kita untuk menindak tegas," katanya
"Ini sebagai tindak lanjut dari apa yang menjadi perintah bapak presiden bahwa preman harus ditindak tegas," ucapnya.
Untuk memudahkan pengaduan masyarakat terhadap aksi premanisme, pihaknya juga telah menyediakan layanan hotline untuk disebar di tempat-yempat yang dianggap rawan.
Baca Juga: Legislator Soroti Gerak Cepat Kapolri Sikat Premanisme hingga Judi Online
"Kita membuka semua layanan pengaduan dan kita pasti tindak tegas," ujarnya.
Sigit memastikan bahwa aksi premanisme tidak akan mengganggu keamanan negara.
Sehingga, para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia tidak perlu khawatir.
"Terkait dengan investasi, tidak usah ragu. Masuk saja, urusan keamanan, kami yang menangani," katanya.
Sebelumnya diberitakan, aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakat (ormas) kembali marak terjadi di masyarakat.
Situasi tersebut membuat Mabes Polri memberikan atensi khusus hingga turun tangan untuk mengantipasi aksi premanisme.
Sebagai tindak lanjutnya, Mabes Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak yang telah dilaksanakan pada Mei 2025 lalu.
Dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, Operasi Kepolisian Kewilayahan itu akan ditujukan kepada kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa operasi tersebut dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, pre-emtif, dan preventif.
Menurutnya, tujuan digelarnya operasi ini adalah wujud komitmen Polri demi menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh," kata Trunoyudo dalam keterangannya, ditulis pada Kamis 8 Mei 2025.
Ia juga mengemukakan sejumlah masalah yang menjadi target penindakan aparat kepolisian dalam operasi tersebut.
Selama operasi, aparat di Polsek dan Polres seluruh Indonesia akan menindak kasus-kasus berbau premanisme di antaranya seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.
Selama menggelar operasi ini, Polri juga akan menggandeng sejumlah pihak terkait seperti TNI hingga pemerintah daerah.
"Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia," katanya.
Bikin Investor Kabur
Sebelumnya diberitakan, aksi premanisme dilakukan ormas terhadap pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar) juga ikut disorot Pimpinan MPR.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menganggap bahgwa aksi premanisme itu adalah salah satu bentuk dari banyaknya gangguan aksi premanisme yang dilakukan ormas di Tanah Air.
"BYD kan merupakan salah satu di antara sekian banyak contoh yang memang saat ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan ormas," beber Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 29 April 2025.
Politisi PAN itu pun menganggap gangguan dari ormas terhadap pembangunan pabrik BYD itu bisa membuat investor gerah hingga kabur dari Indonesia.
“Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan,” katanya.
Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dibuat resah dengan ormas preman karena membuat iklim industri tidak kondusif.
"Jadi pak presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 9 Mei 2025.
"Dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan jaksa agung, berkoordinasi dengan pak lapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat," sambungnya.
Prasetyo menegaskan pemerintah bakal memberikan sanksi terhadap ormas yang memang melakukan tindakan pidana.
Istana mendorong agar preman berkedok ormas diberi sanksi bila melakukan tindak pidana.
"Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," ujarnya.
