Infografis
"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal suppliernya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," lanjutnya lagi.
Tigor menyampaikan, misi Presiden Prabowo Subianto adalah agar pelaksanaan MBG sebisa mungkin tidak terjadi lagi kasus keracunan. Misi kepala negara tersebut yang sekaligus menjadi harapan BGN.
Ia memastikan pihaknya akan terus berupaya agar kejadian serupa tidak terulang.
"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami sebenarnya misi pak presiden juga. Bayangin ini 1.200 (dapur MBG). Jumlah pengawas kita ini hanya 3 direktur, dan juga saat ini, hanya sekitar dua puluhan pegawai kita," kata Tigor.
"Nah tentu kita sangat berharap kalaupun ada kasus-kasus yang dianggap ya itu dari bahan pangan, makanya harus kita teliti dulu. Sebenarnya setiap SPPG itu kan ada ahli gizi, ada SPPI. Ahli gizinya itu dulu kita tanya sebenarnya seperti apa? Gitulah kira-kira prosesnya," sambungnya.
Perketat Prosedur
Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya langsung melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Pengetatan prosedur makanan itu dilakukan sebagai langkah korektif dan preventif menyusul adanya kasus keracunan siswa diduga akibat menyantap MBG.
Dadan menyampaikan ada tujuh langkah yang menjadi upaya untuk pengetatan distribusi makanan.
Baca Juga: Dadan Hindayana Pasrah Pejabat Struktural BGN Belum Terima Gaji: Nggak Apa-apa Dirapel
"Secara umum BGN melakukan langkah seperti ini," kata Dadan kepada Suara.com, Senin (12/5/2025).
