Infografis
Menurut Budi, pihaknya bersikap proaktif dengan mengumpulkan bahan dan keterangan sehingga bukti awal yang disampaikan pelapor bisa lebih kuat.
“KPK kemudian akan melakukan verifikasi apakah laporan tersebut substansinya, termasuk dalam delik tindak pidana korupsi, dan jadi kewenangan KPK atau tidak,” tegas Budi.
“Tentunya seluruh rangkaian proses di pengaduan masyarakat merupakan informasi yang dikecualikan sehingga secara detailnya tidak bisa disampaikan ke masyarakat. KPK hanya melakukan update kepada pihak pelapor dan akan berkomunikasi dengan pelapor jika ada hal-hal atau informasi lain yang dibutuhkan,” tandas dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali dilaporkan ke KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dengan mengangkat putranya Muhammad Fikri Makarim alias Kiky sebagai Tenaga Ahli Sekda.
Dalam berkas laporan yang beredar, Kiky disebut mendapatkan ruangan khusus yang letaknya di sebelah ruangan Marullah. Bahkan, Kiky disebut melakukan intimidasi kepada para Direktur Utama BUMD dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kepentingan Marullah.
Kiky juga disebut menjadi makelar proyek Pemprov DKI Jakarta maupun BUMN dengan memanfaatan jabatannya. Dia diduga memaksa Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Dudi Gardesi agar seluruh proyek Pemprov DKI tahun 2025 yang dilelang harus seizin Kiky.
Bila proyek yang sudah terlanjur dilelang dan pemenangnya tidak mendapatkan restu dari Kiky, maka hasil lelang harus dibatalkan atau pemenang tender harus menghadap Kiky.
Laporan tersebut juga menyebut bahwa Kiky menjadi makelar asuransi yang memaksa Dirut Bank DKI agar asuransi nasabah Bank DKI diberikan kepada perusahaan yang dipilih Kiky.
Kepada Dirut BUMD Jakpro, Kiky juga dituding memerintahkan agar asuransi atas aset-aset Jakpro diberikan kepada Kiky. Dia juga dinilai telah memaksa Dirut Jakpro agar revitalisasi Pasar Muara Karang diberikan kepada perusahaan yang ditunjuk Kiky.
Baca Juga: ASN Wahyu Tak Pernah Laporkan Sekda DKI Marullah ke KPK, Surat Kaleng dan Fitnah Siapa Dalangnya?
Selain itu, hal serupa juga disebut telah terjadi pada BUMD lainnya seperti Pasar Jaya yang diharuskan memberikan pengelolaan parkir dan asuransi atas aset Pasar Jaya kepada perusahaan yang direstui Kiky.
