Kiky juga disebut menjadi makelar proyek Pemprov DKI Jakarta maupun BUMN dengan memanfaatan jabatannya. Dia diduga memaksa Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Dudi Gardesi agar seluruh proyek Pemprov DKI tahun 2025 yang dilelang harus seizin Kiky.
Bila proyek yang sudah terlanjur dilelang dan pemenangnya tidak mendapatkan restu dari Kiky, maka hasil lelang harus dibatalkan atau pemenang tender harus menghadap Kiky.
Laporan tersebut juga menyebut bahwa Kiky menjadi makelar asuransi yang memaksa Dirut Bank DKI agar asuransi nasabah Bank DKI diberikan kepada perusahaan yang dipilih Kiky.
Kepada Dirut BUMD Jakpro, Kiky juga dituding memerintahkan agar asuransi atas aset-aset Jakpro diberikan kepada Kiky. Dia juga dinilai telah memaksa Dirut Jakpro agar revitalisasi Pasar Muara Karang diberikan kepada perusahaan yang ditunjuk Kiky.
Selain itu, hal serupa juga disebut telah terjadi pada BUMD lainnya seperti Pasar Jaya yang diharuskan memberikan pengelolaan parkir dan asuransi atas aset Pasar Jaya kepada perusahaan yang direstui Kiky.
Bukan hanya Kiky, pelapor juga mempersoalkan sikap Marullah yang menunjuk menantu keponakannya, Faisal Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Badan BPAD Jakarta Pusat menjadi Plt Kepala Badan pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Faisal disebut membebani seluruh jajaran di bawahnya dengan setoran uang secara periodik kepada dirinya dengan alasan untuk kepentingan pengamanan dari pihak kepolisian dan kejaksaan.
Selain penunjukkan Kiky dan Faisal, pelapor juga mempersoalkan pengangkatan Chaidir yang sebelumnya Wakil Walikota Jakarta Pusat menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Sebab, Chaidir dinilai melakukan jual beli jabatan dengan harga Rp 300 juta bagi pegawai yang akan dipromosikan menjadi eselon III, Rp 150 juta untuk jabatan eselon IV, dan Rp 250 juta untuk mutasi pegawaidari kementerian. Chaidir juga disebut merupakan kerabat dekat Marullah.
TERPOPULER
