Infografis
Suara.com - Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyarankan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk lebih dulu buat program pelatihan berkelanjutan bagi dokter umum.
Program seperti itu dinilai sangat penting sebelum Menteri Kesehatan merealisasikan rencananya untuk membuat aturan mengizinkan dokter umum lakukan operasi sesar.
Ketua umum POGI Yudi Hidayat menyampaikan bahwa tindakan medis seperti seksio sesarea atau operasi sesar merupakan intervensi bedah yang kompleks dan berisiko, sehingga harus dilakukan oleh dokter spesialis obstetri yang terlatih.
"Kami merekomendasikan pengembangan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi dokter umum yang ingin memperdalam pengetahuan mereka dalam obstetri dan ginekologi, dengan dukungan dari fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan," kata Yudi dalam keterangannya, ditulis Jumat (16/5/2025).
Yudi berpandangan kalau akses layanan spesialis obgyn memang harus diperluas ke lebih banyak daerah, terutama di daerah terpencil.
Menurutnya, perlu adanya penyediaan insentif bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Telemedicine dan supervisi juga dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan supervisi kepada dokter umum dalam situasi darurat. Kendati begitu, Yudi menekankan agar tetap menjaga batas kewenangan yang jelas.
"Kami mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat, untuk berdialog dan berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan akses layanan kesehatan, tetapi juga menjamin keselamatan dan kualitas layanan bagi masyarakat," tuturnya.
Dikritik
Baca Juga: Polemik Mutasi Dokter, Adian PDIP Sebut Ada Beda Tafsir Antara Kemenkes dan IDAI Soal Kolegium
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) juga telah mengingatkan Kementerian Kesehatan untuk mengutamakan keselamatan pasien dalam membuat kebijakan baru.
