Infografis
Suara.com - Polemik mutasi sejumlah dokter anak ASN sampai membuat Komisi IX DPR turun tangan. Pasalnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) turut mengadu ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atas mutasi sepihak itu.
Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengatakan bahwa persoalan utama terletak pada perbedaan tafsir kewenangan pembentukan kolegium antara pemerintah dengan IDAI sebagai organisasi profesi.
"Kami hanya membantu merumuskan masalahnya. Kalau ternyata masalahnya ada pada pasal dalam perundang-undangan yang membuka peluang intervensi, bisa saja nanti Komisi IX DPR mempertimbangkan revisi. Tapi yang kami temukan sejauh ini adalah beda tafsir, bukan soal pasal," kata Adian saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama IDAI yang disiarkan secara virtual, Rabu (7/5/2025).
Solusi dari beda tafsir tersebut, lanjut Adian, bisa dengan dimintakan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA). Meski tidak berkekuatan hukum tetap, namun bisa menjadi acuan dalam perumusan kebijakan ke depan.
Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menyebut bahwa ada dugaan tindakan diskriminatif terhadap dokter yang tergabung dalam organisasi profesi.
"Menteri Kesehatan (Menkes) itu adalah orang tua bagi seluruh dokter dan tenaga kesehatan. Tidak boleh lagi ada kesewenangan dan perlakuan diskriminatif hanya karena seorang dokter menyampaikan pendapat kritis dalam organisasi,” ujar Netty.
Ia menegaskan Komisi IX DPR RI akan kembali membahas persoalan tersebut dalam rapat kerja lanjutan bersama pihak terkait, termasuk dengan mengundang Dokter Piprim Yanuarso, Ketua Umum IDAI, yang juga terdampak kebijakan mutasi. Rapat selanjutnya dijadwalkan pada 14 Mei 2025.
Pada rapat perdana itu, Ketua Umum IDAI Piprim Basarah Yanuarso juga menyampaikan kalau tindakan mutasi oleh Kemenkes dilakukan secara tiba-tiba dan menyalahi aturan perundang-undangan tentang mutasi ASN.
Menurut Piprim, mutasi sepihak itu dilatarbelakangi karena sejumlah anggota IDAI yang secara konsisten menentang pengambilalihan Kolegium, termasuk Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
Baca Juga: IDAI Bongkar Alasan Kemenkes Mutasi Dokter Anak ASN, 'Premanisme Kekuasaan'?
Dia menjelaskan, dalam UU Nomor 17/2023 telah diatur bahwa kolegium merupakan badan ilmiah yang menetapkan standar pendidikan dan kompetensi dokter spesialis, di dalamnya terdiri dari para ahli profesional dan guru besar.
