Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ditagih untuk segera membantu menebus ijazah ke sekolah milik sejumlah siswa agar bisa segera melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Barat yang hingga kini belum bisa ambil ijazah anaknya karena ditahan sekolah akibat penunggakan biaya.
Pengaduan juga banyak dilayangkan dari sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat, datang dari pimpinan pengelola lembaga pendidikan sekolah, madrasah, maupun pondok pesantren.
"Mereka merasa dirugikan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang meminta sekolah harus menyerahkan ijazah ke peserta didik. Sementara hingga kini, uang tebusan yang dijanjikan Gubernur belum juga diterima pihak sekolah. Karena itu, hingga kini, pihak sekolah swasta masih menahan ijazah peserta didik yang memiliki tunggakan biaya pendidikan," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya, Jumat (16/5/2025).
Ubaid menekankan bahwa kewajiban pembiayaan pendidikan itu ada di tangan pemerintah.
Berdasarkan catatan JPPI, daya tampung SMA negeri dan SMK negeri di Jabar hanya 36 persen dari total kebutuhan. Sehingga, mayoritas anak atau 64 persen di Jawa Barat terpaksa masuk sekolah swasta.
"Kehadiran dan peran sekolah swasta ini sangat penting, karena layanan pendidikan yang disediakan pemprov Jabar sangat minim sekali dibanding dengan kebutuhan. Jadi, uang tebusan ijaszah yang dijanjikan Gubernur harus segera ditunaikan supaya tidak ada pelanggaran hak anak atas pedidikan," jelas Ubaid.
Jika Gubernur tidak segera menunaikan menurut Ubaid, artinya pemerintah telah abai terhadap kewajiban konstitusional soal pembiayaan pendidikan.
"Janji manis Bapak Gubernur untuk menanggung biaya tebusan ijazah kini terbukti hanya isapan jempol belaka, meninggalkan ribuan siswa terkatung-katung," kritiknya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak, Idrus Marham: Penyebab Kenakalan Perlu Dianalisis
Dana tebusan ijazah yang tidak kunjung dibayar ke sekolah swasta, diperkirakan bisa memicu bertambahnya angka putus sekolah di Jabar.
