Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Provinsi Papua Pegunungan merupakan peristiwa bersejarah yang telah lama dinanti-nantikan. Setelah mengalami penundaan, proses pembangunan KIPP akhirnya resmi dimulai dan telah berlangsung selama empat hari terakhir.
Dalam pidatonya, Ribka menyoroti pentingnya kolaborasi semua pihak untuk memastikan pembangunan ini berjalan secara berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa setiap keputusan yang dibuat saat ini akan menjadi warisan penting bagi generasi di masa depan serta menjadi fondasi bagi terbentuknya pemerintahan yang kuat di wilayah Papua Pegunungan.
“Hari ini kita akan menjadi catatan sejarah, hari ini kita akan menjadi legacy untuk generasi kita ke depan,” tegas Ribka dalam kegiatan Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) empat Provinsi di Papua yang berlangsung di Gereja Wesaroma Pikhe, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (16/5/2025).
Ribka mengimbau seluruh elemen, termasuk tokoh masyarakat, kepala suku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pihak gereja, untuk bersatu hati dan menyatukan semangat dalam proses pembangunan Papua Pegunungan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh lagi ditunda. Infrastruktur dasar, seperti kantor gubernur dan sarana pelayanan publik, harus segera direalisasikan demi mendorong kemajuan Papua Pegunungan agar setara dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
“Kita tidak bisa tangisi nasib kita, tapi kita harus maju, kita harus bekerja, Tuhan sudah izinkan kita, kita akan bekerja, saya mau kita satukan hati kita semua,” ujarnya.
Ribka juga memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Papua Pegunungan John Tabo yang baru saja dilantik namun langsung bergerak cepat membangun daerah. Ia menyebut peran gubernur sangat strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus simbol pemersatu di daerah.
“Sudah saya sampaikan bahwa Bapak Gubernur adalah simbol kita, kepala suku. Saya harap kita semua satukan persepsi, satukan hati, gereja [dan] kepala suku semua kita bicara kita mau ke mana [ke depan],” katanya.
Baca Juga: Buntut Liburan ke Jepang, Bupati Lucky Hakim Disanksi 3 Bulan 'Magang' di Kemendagri
Terakhir, Ribka mengajak seluruh pihak untuk bersatu menentukan arah pembangunan Papua Pegunungan. Tujuannya, agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan menikmati hasil pembangunan yang merata, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.
“Perubahan pembangunan tidak mungkin turun dari langit, tapi kita kerjakan [bersama-sama],” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Giri Ramanda N. Kiemas menyampaikan, kehadirannya merupakan bagian dari Panitia Kerja (Panja) Evaluasi DOB. Kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat serta melihat permasalahan nyata di lapangan.
“[Bagaimanapun] penetapan daerah otonomi baru, tidak ada daerah yang sempurna, pasti ada saja masalah. Tapi bukan berarti bahwa kita mundur dalam DOB Papua Pegunungan ini. Pemerintah pusat [bersama] DPR RI punya harapan besar dengan pemekaran yang ada,” ujarnya.
Giri menyoroti sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah (Pemda), seperti birokrasi yang belum sempurna, aset yang belum tuntas, transfer anggaran yang belum maksimal, serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus segera dituntaskan.
Selain itu, ia menegaskan, pembangunan fisik kantor gubernur menjadi prioritas yang harus disepakati dan dikawal bersama. Giri mengingatkan pentingnya kesepahaman dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai langkah awal percepatan pembangunan kantor tersebut, sembari menyampaikan bahwa berbagai persoalan teknis akan diselesaikan secara bertahap.
