Infografis
“Perubahan pembangunan tidak mungkin turun dari langit, tapi kita kerjakan [bersama-sama],” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Giri Ramanda N. Kiemas menyampaikan, kehadirannya merupakan bagian dari Panitia Kerja (Panja) Evaluasi DOB. Kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat serta melihat permasalahan nyata di lapangan.
“[Bagaimanapun] penetapan daerah otonomi baru, tidak ada daerah yang sempurna, pasti ada saja masalah. Tapi bukan berarti bahwa kita mundur dalam DOB Papua Pegunungan ini. Pemerintah pusat [bersama] DPR RI punya harapan besar dengan pemekaran yang ada,” ujarnya.
Giri menyoroti sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah (Pemda), seperti birokrasi yang belum sempurna, aset yang belum tuntas, transfer anggaran yang belum maksimal, serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus segera dituntaskan.
Selain itu, ia menegaskan, pembangunan fisik kantor gubernur menjadi prioritas yang harus disepakati dan dikawal bersama. Giri mengingatkan pentingnya kesepahaman dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai langkah awal percepatan pembangunan kantor tersebut, sembari menyampaikan bahwa berbagai persoalan teknis akan diselesaikan secara bertahap.
“Kalau orang bilang, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau dilakukan komunikasi,” ungkapnya.
Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi, Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere, para bupati dan wakil bupati di wilayah Papua Pegunungan, anggota Forkopimda Provinsi Papua Pegunungan, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat.
Sementara itu, Wamendagri Ribka didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud.
Baca Juga: Buntut Liburan ke Jepang, Bupati Lucky Hakim Disanksi 3 Bulan 'Magang' di Kemendagri
