Kadin Cilegon Minta Jatah Proyek Rp5 T Tanpa Lelang, 3 Orang Jadi Tersangka

Hairul Alwan Suara.Com
Sabtu, 17 Mei 2025 | 06:46 WIB
Kadin Cilegon Minta Jatah Proyek Rp5 T Tanpa Lelang, 3 Orang Jadi Tersangka
Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan (tengah) memberikan keterangan terkait penetapan 3 orang tersangka usai kisuh Kadin Cilegon minta jatah proyek Rp5 T. [Yandi Sofyan/Suara.com]
Ketua HSNI Kota Cilegon, Rufaji Zahuri diperiksa Polda Banten terkait kisruh Kadin Cilegon minta jatah proyek Rp5 T tanpa lelang, Jumat 16 Mei 2025.
Ketua HSNI Kota Cilegon, Rufaji Zahuri diperiksa Polda Banten terkait kisruh Kadin Cilegon minta jatah proyek Rp5 T tanpa lelang, Jumat 16 Mei 2025.

Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan membenarkan pihaknya telah memanggil semua pihak yang ada dalam video viral tersebut untuk menjalani proses pemeriksaan, termasuk memanggil Ketua HIPMI dan Ketua HSNI Kota Cilegon.

"Kemudian HIPMI, HSNI. Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan 5 orang saksi, yang mana 1 orang saksi tersebut Ketua Kadin dan 4 orang lainnya yaitu pihak PT Chandra Asri Alkali dan pihak PT Chengda ," kata Dian saat dikonfirmasi awak media, Jumat 16 April 2025.

"Dan hari ini diagendakan pemeriksaan 8 orang saksi lainnya yang berada dalam video tersebut. Iya (termasuk Ketua HIPMI dan Ketua HSNI Kota Cilegon)," imbuhnya.

Tak hanya itu, Dian mengaku telah mengantongi sejumlah bukti dan data adanya dugaan pengancaman penghentian dan penutupan proyek PT CAA yang saat ini dikerjakan oleh Kontraktor China, Chengda Engineering Co bila permintaan pengusaha lokal Kota Cilegon tak dipenuhi.

"Kita sudah mengantongi data-datanya semua, dan kita sudah melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan adalah terkait masalah orang-orang yang berada dalam video tersebut kita mintai keterangan," terang Dian.

Ia menyampaikan, proses penyelidikan masih terus dilakukan dengan memeriksa seluruh saksi yang terlibat guna menentukan adanya indikasi tindak pidana dalam kasus tersebut.

"Jadi nanti setelah kita akan melakukan penyelidikan ini, kita akan gelar perkara, kira-kira terpenuhi tidak unsur pidananya, apabila ditemukan ada tindak pidana, otomatis akan kita tingkatkan menjadi laporan polisi, dan kita akan proses tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku," tutur Dian.

Sementara itu, Ketua HNSI dan HIPMI Kota Cilegon enggan memberi keterangan kepada awak media saat di temui di Mapolda Banten. Keduanya sama-sama berjalan cepat dan tidak mengeluarkan pernyataan sama sekali di hadapan awak media.

Kontributor : Yandi Sofyan

Baca Juga: Palak PSN Prabowo Rp5 T, Wagub Banten Murka: Pengusaha Bergaya Preman Harus Ditindak, Ini Kriminal!

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI