KPK Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Terlibat Korupsi, Begini Alasannya!

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya berwenang untuk menindak pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meskipun undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN berlaku.

Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo menjelaskan KPK telah menerbitkan Surat Edaran untuk pegawai KPK soal penanganan perkara korupsi di BUMN, termasuk Danantara.

“Surat edaran untuk lingkungan internal KPK tersebut bersifat untuk meyakinkan dan menegaskan kembali terkait sikap KPK yang telah disampaikan juga kepada publik,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).

Meski UU BUMN mengatur bahwa jajaran Komisaris, Direksi, dan Pengawas BUMN bukan penyelenggara negara, Budi menekankan bahwa KPK tetap bisa melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi jika ada pejabat BUMN yang terlibat.

Bukan hanya penindakan, Budi juga menjelaskan KPK berwenang untuk melakukan pendidikan, pencegahan, dan koordinasi supervisi dengan BUMN.

“KPK berpandangan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik melalui aspek pendidikan, pencegahan, penindakan, ataupun koordinasi supervisi,” ujar Budi.

Alasannya, pejabat BUMN dalam UU nomor 28 tahun 1999 tetap merupakan penyelenggara negara dan kerugian pada BUMN juga menjadi kerugian negara.

Erick Thohir Ungkap Turunan UU BUMN Baru

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjelaskan bahwa akan ada definisi turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menegaskan jabatan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan penyelenggara negara.

Hal tersebut disampaikan Erick Thohir usai melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Erick, definisi turunan dari UU BUMN untuk menegaskan jabatan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan penyelenggara negara menjadi salah satu yang perlu dibicarakan dengan KPK dan penegak hukum lainnya.

“Justru kenapa kita ada sinkronisasi dengan KPK, Kejaksaan, BPK, semua ini ya tadi, untuk supaya semuanya transparan, dan ada juklak-juklak (penunjuk pelaksanaan) daripada penugasan yang lebih ini,” beber Erick Thohir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

Menteri Erick Thohir menjelaskan, UU BUMN baru saja disahkan sehingga perlu waktu untuk turunannya, termasuk soal ketentuan bahwa jabatan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang bukan penyelenggara negara.

“Iya pasti (definisi turunan). Ini kan namanya baru lahir. Baru lahir, belum jalan. Justru kita rapikan sebelum jalan, daripada nanti ikut geng motor tabrak-tabrakan, mendingan kami rapikan,” papar Erick Thohir. 

“Iya itu UU-nya ada definisinya, tapi tentu ini yang kita harus sinkronisasi. Saya tidak mau terlalu mendetailkan, nanti ada perbedaan persepsi yang jadi polemik baru. Nah, ini yang kita tidak mau, kenapa sejak awal kita langsung rapatkan,” tandas Menteri Erick Thohir. 

Sekadar informasi, UU BUMN yang baru disahkan tahun ini memuat beleid baru, salah satunya ialah ketentuan bahwa Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

Ketentuan tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 9G yang  berbunyi sebagai berikut: "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara." 

Adapun Pasal 87 angka 5 menyatakan bahwa pegawai BUMN juga bukan penyelenggara negara. Namun demikian, aturan itu hanya melekat kepada mereka yang diangkat hingga diberhentikan sesuai dengan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.