Jokowi 'Ngelirik' Kursi Ketum PSI, Bahlil Lahadalia: Nggak Boleh Komentari Partai Lain

Chandra Iswinarno, Faqih Fathurrahman

Selasa, 20 Mei 2025 | 08:37 WIB
Jokowi 'Ngelirik' Kursi Ketum PSI, Bahlil Lahadalia: Nggak Boleh Komentari Partai Lain
Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tidak ambil pusing dengan isu jokowi akan mencalonkan diri menjadi Ketum PSI. [Suara.com/Faqih]

Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih enggan berkomentar terlalu banyak mengenai isu yang beredar terkait bakal bergabungnya Presiden ke-7 Joko Widodo ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Bahlil mengaku tidak elok apabila mencampuri urusan internal partai lain.

"Itu kan, mohon maaf. Saya kan Ketum Partai Golkar, nggak boleh mengomentari partai lain ya," kata Bahlil setelah pembukaan Diklat Kader AMPG di DPP Golkar, Senin 19 Mei 2025.

Sebelumnya diberitakan, kedekatan antara Jokowi dengan Partai Golkar kerap menimbulkan beragam spekulasi.

Salah satunya kemungkinan bergabungnya Jokowi dengan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Namun hal tersebut dibantah Dewan Pimpinan Pusat Pro Jokowi (DPP Projo). 

Kala itu, Sekjen Projo Handoko hanya mengatakan bahwa Jokowi sudah menjadi Presiden Indonesia selama dua periode, sehingga sangat layak memimpin sebuah partai.

"Ya 'kan begini, Pak Jokowi sudah jadi presiden dua kali. Kalau soal memimpin apanya yang kurang Pak Jokowi? Ya 'kan," kata Handoko di Jakarta, Kamis 7 November 2024.

Meski begitu, Handoko mengaku tidak mengetahui mengenai desas-desus yang berkembang mengenai rencana Jokowi akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

baca juga

"Saya tidak tahu, benaran tidak tahu, Projo juga belum tahu dan saya pikir bukan wilayah kami, jadi saya belum terinformasi apa-apa soal itu," ujarnya.

Termutakhir, Jokowi mulai disebut-sebut melirik kursi Ketua Umum PSI. Bahkan kepada awak media, ia mengaku sedang mengalkulasi kemungkinan dirinya mendaftar sebagai Ketua Umum PSI.

Namun ia tak ingin terburu-buru mengambil keputusan, mengingat masa pendaftaran masih tersedia cukup panjang hingga 18 Juni 2025.

Ilustrasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Suara.com/Ema)
Ilustrasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ilustrasi Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Nama Jokowi menjadi salah satu penghangat bursa Ketua Umum PSI. [Suara.com/Ema]

"Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah," ucap Jokowi.

Selain itu, saat disinggung kemungkinan bersaing dengan putra bungsunya yang kini menjadi Ketum PSI, Kaesang Pangarep, ia hanya berkelakar bahwa calon lain kemungkinan tidak akan mendaftar jika dirinya maju.

“Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar. Mungkin,” katanya.

Pernyataan Jokowi tersebut bukan tanpa sebab. Pada masa Pemilu 2024 lalu, Kaesang pernah bersedia memberikan posisi Ketua Umum PSI kepada ayahnya.

Isyarat itu disampaikan Kaesang ketika bersama Jokowi bertemu dengan sejumlah kader PSI di Medan, Sumatera Utara. Saat itu Jokowi juga mengakui sudah lama menyukai partai berlambang bunga mawar.

Keidentikan Jokowi dengan PSI juga tercermin dari konsep baru yang diusung partai tersebut, yakni partai perorangan yang terinspirasi dari gagasan partai super Tbk Jokowi.

Pada 3 Maret 2025 lalu, Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman kepada Suara.com blak-blakan mengakui itu.

Selain terinspirasi dari Jokowi, konsep partai super Tbk ini menurutnya juga telah banyak diterapkan di beberapa negara; seperti Partai Podemos di Spanyol dan Five Stars Movement atau M5S di Italia.

Untuk diketahui, masa pendaftaran bagi bakal calon Ketua Umum PSI telah dibuka sejak 13 Mei hingga 18 Juni 2025.

Pendaftar harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) serta mendapat surat rekomendasi minimal dari lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

Sedangkan Pemilu Raya Ketua Umum PSI dijadwalkan berlangsung pada 12-19 Juli 2025. Hasilnya akan diumumkan pada 19 Juli 2025 dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah.

Ia sempat menyampaikan harapannya saat ditanya terkait kemungkinan Jokowi mendaftar sebagai calon ketua umum.

"Kita doakan," kata Andy di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa 13 Mei 2025.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sambangi Polda Metro Jaya untuk Diperiksa, Politisi PSI Ini Pasang Badan di Kasus Ijazah Jokowi

Sambangi Polda Metro Jaya untuk Diperiksa, Politisi PSI Ini Pasang Badan di Kasus Ijazah Jokowi

News | Senin, 19 Mei 2025 | 14:37 WIB

Disebut Roy Suryo Bisa Dipenjara Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Kader PSI Dian Sandi Datangi Polda Metro

Disebut Roy Suryo Bisa Dipenjara Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Kader PSI Dian Sandi Datangi Polda Metro

News | Senin, 19 Mei 2025 | 13:00 WIB

Jokowi Lirik Kursi Ketum PSI, Peluang dan Tantangan di Depan Mata

Jokowi Lirik Kursi Ketum PSI, Peluang dan Tantangan di Depan Mata

Liks | Senin, 19 Mei 2025 | 10:33 WIB

Terkini

Pakar: Pengalihan Kasus Febrie ke Kejagung Tak Punya Dasar Hukum, Hanya Redam Konflik Institusi

Pakar: Pengalihan Kasus Febrie ke Kejagung Tak Punya Dasar Hukum, Hanya Redam Konflik Institusi

News | Senin, 13 Juli 2026 | 11:52 WIB

Iran Ngamuk Lagi, Kuwait Dibombardir Hancurkan Tanki Bahan Bakar Militer AS

Iran Ngamuk Lagi, Kuwait Dibombardir Hancurkan Tanki Bahan Bakar Militer AS

News | Senin, 13 Juli 2026 | 11:46 WIB

Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Berisiko Mandek, Pukat UGM Desak KPK Ambil Alih

Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Berisiko Mandek, Pukat UGM Desak KPK Ambil Alih

News | Senin, 13 Juli 2026 | 11:46 WIB

Riset ITS Kembangkan Bensin Sawit: Seberapa Besar Peluangnya Menggantikan BBM Fosil?

Riset ITS Kembangkan Bensin Sawit: Seberapa Besar Peluangnya Menggantikan BBM Fosil?

News | Senin, 13 Juli 2026 | 11:38 WIB

Ancaman Bom Warnai Hari Pertama MPLS, Pemprov DKI Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi

Ancaman Bom Warnai Hari Pertama MPLS, Pemprov DKI Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi

News | Senin, 13 Juli 2026 | 11:35 WIB

Pesan 'Bunda' untuk Siswa di Hari Pertama MPLS 2026: Saling Jaga Teman, Jangan Ada Lagi Perundungan

Pesan 'Bunda' untuk Siswa di Hari Pertama MPLS 2026: Saling Jaga Teman, Jangan Ada Lagi Perundungan

News | Senin, 13 Juli 2026 | 11:27 WIB

Anak Korban Kekerasan Seksual 27 Pria di Sampang Butuh Pemulihan, Bukan Sekadar Hukuman Pelaku

Anak Korban Kekerasan Seksual 27 Pria di Sampang Butuh Pemulihan, Bukan Sekadar Hukuman Pelaku

News | Senin, 13 Juli 2026 | 11:21 WIB

Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik, Mengapa DPR Menolak APBN Menanggung Ongkos Jemaah?

Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik, Mengapa DPR Menolak APBN Menanggung Ongkos Jemaah?

News | Senin, 13 Juli 2026 | 11:16 WIB

IRGC Iran: Operasi Pembalasan ke Amerika Akan Terus Berlanjut

IRGC Iran: Operasi Pembalasan ke Amerika Akan Terus Berlanjut

News | Senin, 13 Juli 2026 | 11:04 WIB

Prabowo Harus Turun Tangan! Minta KPK Ambil Alih Kasus Febrie Demi Selamatkan Sistem Hukum

Prabowo Harus Turun Tangan! Minta KPK Ambil Alih Kasus Febrie Demi Selamatkan Sistem Hukum

News | Senin, 13 Juli 2026 | 11:00 WIB

×