Infografis
"Yang artinya apa? Jelas pada proses penerimaan laporan hingga penyelidikan saja kami pastikan butuh waktu panjang lebih dahulu, tidak sebulan dua bulan bahkan bisa lebih. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut," kata Ali.
Lebih lanjut, kata Ali Fikri, KPK lantas meminta agar kasus tersebut tidak dikait-kaitkan dengan proses pemilihan umum saat ini.
"Kami berharap para pihak tersebut tidak lagi menyebar narasi informasi yang tidak utuh. Kami tegaskan semua kegiatan KPK, kami publikasikan sebagai bagian transparansi kerja KPK," tutur Ali Fikri.
"Silakan simak dan ikuti sejak kapan proses penanganan perkara tersebut. Sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung tersebut," sambung Ali Fikri.
Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi tersebut terjadi pada 2012, saat Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.
Dugaan korupsi di Kemnaker berupa pengadaan perangkat lunak atau software sistem, serta komputer untuk TKI pada 2012.
Akibatnya, sistem tersebut tidak dapat berfungsi, komputernya hanya bisa digunakan untuk mengetik.
KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya Wakil Ketua DPW PKB Bali, Reyna Usman. Dia merupakan mantan Dirjen Kemenaker.
Baca Juga: Tanggapi Kemunculan Nama Firli Bahuri di Sidang Hasto, Ketua KPK: Jaksa Bisa Tindak Lanjut
