Infografis
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut terlibat dalam persiapan operasional Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai berjalan tahun ajaran baru 2025/2026. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan, kementeriannya bertugas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan kesiapan infrastruktur.
"Sekolah rakyat ini banyak sekali hubungan dengan Pemda, mulai dari masalah lahannya atau bangunan yang mungkin bisa disiapkan oleh daerah yang ideal, kemudian juga kaitan dengan masalah perizinan, kaitan dengan akses misalnya jalan Kabupaten, jalan Provinsi. Kalau jalan nasional ya Kementerian PU (Pekerjaan Umum)," kata Tito Karnavian usai rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Tito Karnavian juga menambahkan bahwa koordinasi dengan Pemda sangat penting, terutama dalam hal penyediaan air dan listrik. Meskipun penyediaan listrik menjadi tanggung jawab PLN, namun tetap diperlukan peran dinas pekerjaan umum di daerah untuk menangani aspek teknis lainnya.
Selain itu, ketersediaan guru serta calon siswa juga harus diperhitungkan agar program Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan maksimal.
Tito Karnavian mengungkapkan kalau Presiden Prabowo menargerkan ada 100 unit Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi tahun ini. Namun, yang baru siap hingga sekarang baru 65 unit di berbagai daerah.
Untuk itu, pemerintah menggunakan pendekatan bottom-up bersama Kementerian Sosial, di mana daerah-daerah diberi ruang untuk mengusulkan lokasi yang dianggap siap untuk dijadikan Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, kata Tito, sudah ada 351 usulan yang masuk dari 24 provinsi dan 298 kota/kabupaten.
Namun, dari ratusan usulan tersebut, tidak semuanya langsung bisa disetujui. Pemerintah masih harus melakukan verifikasi ketat terhadap kriteria yang ditentukan.
"Namanya usulan kita harus lihat dulu nanti ini memenuhi kriteria enggak, misalnya tanahnya minimal 5 hektare, harus statusnya clear and clean, enggak ada masalah, enggak dispute, apakah di situ ada akses infrastruktur, jalan, air, listrik, jauh nggak dari pemukiman. Kemudian itu ada gedungnya atau tidak, gedungnya itu gedung tua atau gedung baru dan seterusnya," tutur Tito Karnavian.
Dari proses pengecekan awal yang melibatkan tim gabungan dari Kemendagri, Kementerian Sosial, Kementerian PU, dan pemerintah daerah, baru ditemukan 64 dari 351 lokasi diusulkan yang dianggap memenuhi syarat lahan minimal 5 hektare.
Baca Juga: Telak! Emak-emak Sindir Ojol yang Ngotot Narik: Kami Demo Pakai Hati Nurani, Bukan Budak Aplikator!
"Jadi semangat daerah tinggi mengusulkan tapi banyak yang belum memenuhi kriteria, banyak juga yang belum punya bangunan," ujar Tito Karnavian.
Calon Kepala Sekolah Rakyat
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah mengeklaim telah memilih 153 calon kepala sekolah untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan kalau para calon Kepala Sekolah Rakyat itu dipilih melalui seleksi awal, kemudiam selanjutnya akan mengikuti seleksi tambahan.
Ia menyebutkan jumlah awal yang mengikuti seleksi untuk posisi calon kepala sekolah tersebut sebanyak 500 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Dari 500 lebih yang mendaftar, yang dinyatakan layak sudah 153. Nanti dari 153 itu, akan memasuki seleksi tambahan, kami akan pilih sesuai dengan jumlah yang diperlukan,” kata Gus Ipul Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
