Surat edaran itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Bambang Myanto dan diterbitkan pada 15 Mei 2025.
Hakim Terjerat Korupsi
Diberitakan sebelumnya, Indonesia Corrution Watch (ICW) mengungkapkan, sejak 2011 hingga 2024, tercatat ada 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
Hal ini disampaikan sekaligus menanggapi untuk merespons maraknya kasus dugaan suap yang menjerat para hakim mulai dari kasus dugaan suap di lingkungan MA yang menjerat eks Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Nurhadi hingga kasus dugaan suap dalam vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dalam perkara dugaan pembunuhan Dini Sera yang menjerat tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya.
Kasus suap hakim yang paling baru adalah dugaan suap pada vonis lepas dalam dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
“Berdasarkan pemantauan ICW, sejak tahun 2011 hingga tahun 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi,” demikian dikutip dari pernyataan tertulis ICW, Rabu (16/4/2025).
“Mereka diduga menerima suap untuk “mengatur” hasil putusan. Nilai suap mencapai Rp107,999,281,345,” sambung ICW.
ICW menilai, perlunya ada pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola internal Mahkamah Agung (MA) karena hal ini menunjukkan bahaya mafia peradilan dengan praktik jual beli vonis untuk merekayasa putusan.
Dengan begitu, ICW mendesak MA untuk memandang fenomena mafia peradilan sebagai masalah serius yang harus segera diberantas.
TERPOPULER
