JK Pasang Badan untuk Prabowo: Ekonomi RI Melambat Bukan Salah Presiden!

Erick Tanjung | Lilis Varwati | Suara.com

Minggu, 25 Mei 2025 | 12:08 WIB
JK Pasang Badan untuk Prabowo: Ekonomi RI Melambat Bukan Salah Presiden!
Mantan Wapres Jusuf Kalla bertemu Presiden Prabowo Subianto. (Dok. Biro Pers Istana)

Suara.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK mengatakan bahwa turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan salah Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi global, terutama kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

JK menyebut kalau kebijakan trump yang menaikan Tarif Resiprokal terhadap produk-produk internasional yang ingin masuk ke Amerika justru bisa jadi senjata makan tuan.

"Trump belum paham, justru kebijakan tarif tinggi itu akan membebani sendiri rakyat USA dalam mengonsumsi produk-produk China dan negara lain yang selama ini membanjiri USA dengan harga terjangkau. Sebuah kebijakah bunuh diri," kata JK saat pidato dalam acara Meet the Leaders di kampus Universitas Paramadina, Jakarta, ditulis Minggu (25/5/2025).

Kebijakan Trump itu akhirnya memperparah Trade War yang turut mempersulit kondisi semua negara di dunia. Meski begitu, menurut JK, Indonesia sebetulnya tidak terlalu dirugikan dengan kebijakan Trump. Meski efeknya tetap ada, namun sebenarnya kecil karena ekspor Indonesia ke Amerika hanya 10 persen.

Akibat kekacauan politik dan ekonomi dunia, menyebabkan pertumbuhan ekonomi global turun dari semula 3,7 menjadi hanya 2,8 persen dalam waktu dua bulan kebijakan tarif Trump dikeluarkan.

Penurunan ekonomi global itu pun berdampak pula pada Indonesia yang pertumbuhan jadi melambat. Dari rencana 5,2 persen pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 4,8 persen.

Ditambah adanya hutang menumpuk dan defisit tinggi akibat periode pemerintahan sebelumnya, akhirnya jalan efisiensi diambil oleh pemerintah Prabowo saat ini. Kondisi itu, menurut JK, tidak sepenuhnya salah Prabowo.

"Bukan salah Prabowo, tapi itu akibat ekonomi dunia dan juga kebijakan pemerintahan masa lalu yang berakibat terjadi efisiensi di mana-mana," tuturnya.

JK melihat, dampak dari efisiensi itu mengakibatkan banyak program pemerintah tidak berjalan baik. Selain itu, terjadi penurunan daya beli masyarakat, konsumsi semakin melambat, PHK terjadi di mana-mana.

Situasi seperti itu dinilai bernahaya karena perekonomian tumbuh dari konsumsi masyarakat dalam negeri. Di sisi lain, konsumsi bisa tumbuh baik apabila adanya produktivitas ekonomi.

Hal lainnya juga berdampak buruk, imbuh JK, aksi premanisme yang makin tumbuh subur. Menurutnya, tindakan premanisme itu jadi marak akibat lemahnya faktor ekonomi.

"Premanisme yang tumbuh subur juga dampak tidak langsung oleh sebab kemunduran ekonomi yang berperanguh pada ekonomi rakyat banyak. Preman memang perlu diatasi, tapi penyebab utamanya harus diselesaikan, yaitu pengangguran massal," ujarnya.

Ekonomi RI Melambat Gara-Gara Pelanggaran HAM?

Diberitakan sebelumnya, Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sekaligus aktivis 98 Ubedilah Badrun mengungkap korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

6 'Bansos' Disalurkan Pemerintah Mulai Juni 2025, Ini Daftar dan Sasarannya

6 'Bansos' Disalurkan Pemerintah Mulai Juni 2025, Ini Daftar dan Sasarannya

Bisnis | Minggu, 25 Mei 2025 | 10:19 WIB

Prabowo Apresiasi China yang Konsisten Dukung Negara Berkembang Lawan Imperialisme dan Kolonialisme

Prabowo Apresiasi China yang Konsisten Dukung Negara Berkembang Lawan Imperialisme dan Kolonialisme

News | Sabtu, 24 Mei 2025 | 23:23 WIB

Prabowo Puji China di Depan Li Qiang: Mitra Dagang Terbesar, Banyak Bantu Bangun RI

Prabowo Puji China di Depan Li Qiang: Mitra Dagang Terbesar, Banyak Bantu Bangun RI

News | Sabtu, 24 Mei 2025 | 22:58 WIB

Terkini

Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis

Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:29 WIB

Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran

Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:16 WIB

Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai

Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:06 WIB

Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon

Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon

News | Sabtu, 25 April 2026 | 06:57 WIB

Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina

Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina

News | Sabtu, 25 April 2026 | 06:34 WIB

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

News | Sabtu, 25 April 2026 | 00:02 WIB

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:59 WIB

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:55 WIB

UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial

UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:00 WIB

Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana

Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana

News | Jum'at, 24 April 2026 | 22:10 WIB